DPRK desak Pemko serius tangani kasus HIV/AIDS di Banda Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Musriadi mendesak Pemerintah Kota (Pemko) setempat serius mencari solusi pencegahan penularan HIV/AIDS yang terus meningkat di ibu kota provinsi Aceh itu.

"Kami minta Pemko segera mencarikan solusi. Karena kasus baru di Banda Aceh hingga Mei 2024 sudah mencapai 441 kasus," kata Musriadi, di Banda Aceh, Selasa.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banda Aceh, penderita HIV/AIDS di Banda Aceh sejak 2008 hingga Mei 2024 sudah mencapai 441 kasus, di mana untuk HIV sebanyak 336 kasus dan IDS sebanyak 105 kasus.

Terkait kasus HIV/AIDS ini, dirinya mendesak Dinas Kesehatan Banda Aceh dapat meningkatkan skrining, deteksi dini sebagai salah satu solusi mencegah penularan virus mematikan tersebut.

"Perlu segera dilakukan deteksi dini sebagai upaya pencegahan, sehingga kasus HIV/AIDS ini tidak bertambah setiap tahun,” ujarnya. 

Menurutnya, langkah skrining dan pendeteksian perlu dilakukan mengingat peningkatan kasus penyakit menular seksual tersebut lebih banyak ditularkan dari kelompok LSL (laki-laki sex laki-laki).

Maka dari itu, keseriusan Pemko Banda Aceh menangani permasalahan ini sangat diharapkan. Termasuk pemerintahan tingkat kecamatan agar dapat melakukan skrining terhadap kelompok berisiko atau rentan tertular HIV maupun sifilis.

Dirinya menyarankan, penanganan HIV/AIDS tersebut jangan dibuat seperti menjadi penyakit tabu. Tetapi harus terbuka seperti penanganan pandemi COVID-19 lalu. 

"Setiap individu bisa dites kalau memang ketahuan dia HIV. Jadi bisa segera diobati dan harus langsung dibatasi aktivitas seksualnya supaya tidak menyebar kepada yang lainnya ,” ujarnya.

Penyebab tingginya penularan HIV, tambah dia, salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang cara penularan virus, dan perilaku seksual berisiko.

"Kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual, serta stigma dan diskriminasi terkait ODHA juga menjadi salah satu penyebabnya. Karena itu, ini harus ditangani secara serius," demikian Musriadi.