Aceh ajukan pembayaran BPJS Kesehatan korban bencana ditanggung APBN

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh mengajukan permohonan pembayaran BPJS Kesehatan untuk 500 ribu warga korban bencana kepada pemerintah pusat ditanggung melalui APBN.

Permohonan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhullah kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pertemuan di Banda Aceh, Selasa.

Pertemuan tersebut dihadiri para Wakil Ketua MPR RI, sejumlah bupati terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh serta pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.

Baca juga: Sejumlah pemerintah daerah di Aceh terima penghargaan BPJS Kesehatan

Wakil Gubernur Aceh Fadhullah mengatakan sebelumnya pembayaran BPJS Kesehatan warga terdampak bencana tersebut ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Namun, karena bencana, Pemerintah Aceh mengajukan permohonan pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi tersebut melalui APBN.

"Pemerintah Aceh mengajukan permohonan pembayaran BPJS Kesehatan terhadap 500 500 ribu warga terdampak bencana melalui APBN yang sebelumnya dibiayai oleh APBA. Aturan memperbolehkannya," kata Fadhlullah.

Mantan anggota DPR RI itu mengharapkan permohonan usulan pembayaran BPJS Kesehatan warga terdampak bencana tersebut disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

"Jika ini terealisasi, tentu meringankan APBA. Dan APBA bisa dioptimalkan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh," kata Fadhlullah.

Ketika ditanya berapa total anggaran yang untuk pembayaran BPJS Kesehatan terhadap 500 ribu warga terdampak bencana tersebut, Wakil Gubernur Aceh tersebut tidak menjawabnya.

Baca juga: Pemkab Aceh Barat raih penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan