Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menyerukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh untuk mempercepat program pemasangan pompanisasi lahan pertanian kering yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
"Ini harus segera dilakukan karena realisasi pemasangan alat pompanisasi di lahan pertanian yang mengalami kekeringan saat ini masih rendah," kata Pj Sekda Aceh, Azwardi, di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Azwardi saat membuka rakor percepatan kegiatan optimasi lahan rawa, pompanisasi dan tusip padi gogo, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Dirinya mengingatkan, langkah tersebut perlu menjadi perhatian semua karena kondisi perubahan iklim global telah menyebabkan el nino yang membuat produksi pertanian menurun, dan harganya naik.
Azwardi menyebutkan, sejauh ini, untuk kegiatan pompanisasi baru terealisasi sekitar 14.105 hektare, dari dengan target 40.748 hektare, artinya masih 34,62 persen dari target yang ditetapkan.
Selain pompanisasi, kata Azwardi, dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, Kementan tahun ini juga memfasilitasi program optimalisasi lahan rawa dan tumpang sisip padi gogo di Aceh.
"Pemerintah Aceh tentu menyambut baik program ini, karena sangat sejalan dengan cita-cita untuk menjadikan Aceh tetap bertahan sebagai lumbung pangan nasional," ujar Azwardi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah mengatakan, berdasarkan peninjauan lapangan ke beberapa daerah, masih ditemukan pompa yang belum terpasang dan masih di rumah kelompok tani atau gudang.
"Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama sesuai dengan arahan Mentan agar pompa air yang sudah diterima segera dipasang dan digunakan untuk percepatan penanaman," kata Cut Huzaimah.
Dirinya menyampaikan, Menteri Pertanian sudah mengarahkan agar daerah yang tidak memiliki sumber air, dan mendapatkan bantuan pompa, maka harus segera dialihkan.
Sementara untuk program kegiatan tumpang sisip padi gogo di lahan kelapa dan sawit, lanjut dia, juga ditemukan kendala karena bantuan dari pusat hanya benih saja, tanpa sarana pengendalian gulma.
"Untuk kendala ini karena lokasinya sebagian besar sudah ditumbuhi semak belukar, sehingga target yang telah ditetapkan tidak bisa tercapai," demikian Cut Huzaimah.
Baca juga: Aceh Besar siapkan regulasi BTT tagani dampak kekeringan
