Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus mendukung penuh rencana Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk melakukan pergantian (reshuffle) sejumlah menteri di kabinet karena diduga tidak bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan program kerja presiden.
“Kami mendukung rencana pergantian menteri di kabinet yang tidak bisa bekerja dengan baik. Karena dampak akibat lambannya kinerja menteri, akan mempengaruhi target kerja Presiden Jokowi yang akan berakhir jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Karenanya menteri-menteri yang “tidur dan ngawur” harus segera dicopot,” kata Teuku Neta Firdaus dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Meulaboh, Selasa.
Menurut Teuku Neta Firdaus, pihaknya sangat memahami kekesalan Presiden Jokowi karena sebelumnya presiden sudah berkali-kali menyampaikan kepada menteri, agar mengambil kebijakan di masa pandemi COVID-19 untuk memperlancar kerja para tenaga medis, serta mendukung pelaku UMKM agar usaha mereka bisa berjalan lancar di masa wabah saat sekarang ini.
Presiden Jokowi berharap para menteri dapat bekerja secara serius dan cepat sehingga ekonomi masyarakat tidak terganggu.,
Jika mempelajari unggah video pidato Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2020 yang disampaikan pada 18 Juni 2020 di Istana Kepresidenan, sinyal untuk melakukan pergantian menteri kemungkinan besar pasti akan ada.
Di dalam video tersebut, presiden memberi waktu selama 10 hari kepada menteri-menteri agar terjadi perubahan dalam tindakan dan mengambil kebijaka. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut tidak terjadi.
Padahal kondisi sekarang ini sedang ada wabah COVID-19 yang memerlukan tindakan serius dan cepat, katanya.
“Setelah 10 hari berlalu bicara tanpa teks, akhirnya Pak Jokowi mengizinkan video Sidang Kabinet Paripurna yang bersifat intern disebarkan kepada publik. Semestinya dalam waktu 10 hari, ada perubahan di lapangan sesuai dengan permintaan Pak Jokowi,” katanya menegaskan. Teuku Neta, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Teuku Neta menyatakan poin yang disampaikan kepada para menteri yakni dana percepatan penanganan COVID-19 sebesar Rp75 triliun namun baru 1,54 persen yang tersalurkan.
Kemudian sinergi antara Kementerian Kesehatan dan pemda serta BPJS Kesehatan yang kurang baik, pendataan tenaga medis yang terlihat dalam penanganan pandemi juga tidak berjalan sesuai skenario bahkan insentif kepada tenaga medis belum disalurkan.
Selanjutnya, perlu perbaikan terkait data penerima bantuan sosial. Bahwa pada sektor bisnis, pelaku usaha di sektor mikro kecil, dan menengah diminta segera memperoleh stimulus agar usaha mereka berjalan lancar.
“Dari pernyataan Pak Jokowi, peringatan itu ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Apakah akan ada reshuffle atau rotasi jabatan menteri? Kita tunggu saja karena itu hak prerogative Presiden,” jelas Teuku Neta.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Kami mendukung rencana pergantian menteri di kabinet yang tidak bisa bekerja dengan baik. Karena dampak akibat lambannya kinerja menteri, akan mempengaruhi target kerja Presiden Jokowi yang akan berakhir jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Karenanya menteri-menteri yang “tidur dan ngawur” harus segera dicopot,” kata Teuku Neta Firdaus dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Meulaboh, Selasa.
Menurut Teuku Neta Firdaus, pihaknya sangat memahami kekesalan Presiden Jokowi karena sebelumnya presiden sudah berkali-kali menyampaikan kepada menteri, agar mengambil kebijakan di masa pandemi COVID-19 untuk memperlancar kerja para tenaga medis, serta mendukung pelaku UMKM agar usaha mereka bisa berjalan lancar di masa wabah saat sekarang ini.
Presiden Jokowi berharap para menteri dapat bekerja secara serius dan cepat sehingga ekonomi masyarakat tidak terganggu.,
Jika mempelajari unggah video pidato Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2020 yang disampaikan pada 18 Juni 2020 di Istana Kepresidenan, sinyal untuk melakukan pergantian menteri kemungkinan besar pasti akan ada.
Di dalam video tersebut, presiden memberi waktu selama 10 hari kepada menteri-menteri agar terjadi perubahan dalam tindakan dan mengambil kebijaka. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut tidak terjadi.
Padahal kondisi sekarang ini sedang ada wabah COVID-19 yang memerlukan tindakan serius dan cepat, katanya.
“Setelah 10 hari berlalu bicara tanpa teks, akhirnya Pak Jokowi mengizinkan video Sidang Kabinet Paripurna yang bersifat intern disebarkan kepada publik. Semestinya dalam waktu 10 hari, ada perubahan di lapangan sesuai dengan permintaan Pak Jokowi,” katanya menegaskan. Teuku Neta, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Teuku Neta menyatakan poin yang disampaikan kepada para menteri yakni dana percepatan penanganan COVID-19 sebesar Rp75 triliun namun baru 1,54 persen yang tersalurkan.
Kemudian sinergi antara Kementerian Kesehatan dan pemda serta BPJS Kesehatan yang kurang baik, pendataan tenaga medis yang terlihat dalam penanganan pandemi juga tidak berjalan sesuai skenario bahkan insentif kepada tenaga medis belum disalurkan.
Selanjutnya, perlu perbaikan terkait data penerima bantuan sosial. Bahwa pada sektor bisnis, pelaku usaha di sektor mikro kecil, dan menengah diminta segera memperoleh stimulus agar usaha mereka berjalan lancar.
“Dari pernyataan Pak Jokowi, peringatan itu ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Apakah akan ada reshuffle atau rotasi jabatan menteri? Kita tunggu saja karena itu hak prerogative Presiden,” jelas Teuku Neta.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020