Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST M Kes meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar melibatkan semua elemen, terutama tokoh agama dalam mengkampanyekan tentang vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat.
"Satgas COVID-19 harus mampu melibatkan tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan dalam kampanye manfaat vaksin bagi masyarakat," kata Nasrul di Banda Aceh, Senin.
Ia menyebutkan pemerintah melalui Satgas COVID-19 Aceh harus terbuka kepada masyarakat baik tentang jumlah, sasaran, prioritas, maupun tentang efektivitas dari vaksin COVID-19 tersebut setelah disuntik kepada warga.
Saat ini, ia menilai Nasrul, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus menurun terutama terkait soal vaksinasi COVID-19.
"Untuk itu para pemimpin harus bersedia menjadi kelompok pertama yang divaksin dan dilakukan di depan khalayak luas untuk menjadi contoh warga lainnya," kata Nasrul.
Tentunya dimulai dari jajaran gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pimpinan dan anggota DPR Aceh serta jajarannya. Begitu juga untuk tingkat kabupaten/kota, katanya lagi.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan telah menerima sebanyak 14 ribu dosis vaksin COVID-19 Sinovac pada Selasa (5/1) lalu. Untuk tahap pertama, kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif vaksin itu akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.
"Alokasi vaksin tahap pertama per kabupaten/kota perkiraan sebanyak 22 persen dari total sasaran sebanyak 62.255 tenaga kesehatan di Provinsi Aceh," kata Hanif.
Untuk sementara pemerintah akan menyimpan vaksin itu sambil menunggu petunjuk pendistribusian ke 23 kabupaten/kota dari Kemenkes RI.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan CoronaVac sebagai vaksin COVID-19 produksi perusahaan Sinovac telah resmi mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA.
"Vaksin CoronaVac memenuhi persyaratan mendapatkan EUA," kata Kepala BPOM Penny K Lukito di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dalam memutuskan pemberian otorisasi darurat itu BPOM mempertimbangkan hasil uji klinik di Indonesia, Brazil dan Turki, yang menunjukkan antivirus SARS-CoV-2 itu memiliki keamanan dan kemanjuran (efikasi) menangkal COVID-19.
Selain itu, kata dia, vaksin Sinovac tersebut memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk bisa mendapatkan izin EUA dengan tingkat efikasi minimal 50 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Satgas COVID-19 harus mampu melibatkan tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan dalam kampanye manfaat vaksin bagi masyarakat," kata Nasrul di Banda Aceh, Senin.
Ia menyebutkan pemerintah melalui Satgas COVID-19 Aceh harus terbuka kepada masyarakat baik tentang jumlah, sasaran, prioritas, maupun tentang efektivitas dari vaksin COVID-19 tersebut setelah disuntik kepada warga.
Saat ini, ia menilai Nasrul, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus menurun terutama terkait soal vaksinasi COVID-19.
"Untuk itu para pemimpin harus bersedia menjadi kelompok pertama yang divaksin dan dilakukan di depan khalayak luas untuk menjadi contoh warga lainnya," kata Nasrul.
Tentunya dimulai dari jajaran gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pimpinan dan anggota DPR Aceh serta jajarannya. Begitu juga untuk tingkat kabupaten/kota, katanya lagi.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan telah menerima sebanyak 14 ribu dosis vaksin COVID-19 Sinovac pada Selasa (5/1) lalu. Untuk tahap pertama, kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif vaksin itu akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.
"Alokasi vaksin tahap pertama per kabupaten/kota perkiraan sebanyak 22 persen dari total sasaran sebanyak 62.255 tenaga kesehatan di Provinsi Aceh," kata Hanif.
Untuk sementara pemerintah akan menyimpan vaksin itu sambil menunggu petunjuk pendistribusian ke 23 kabupaten/kota dari Kemenkes RI.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan CoronaVac sebagai vaksin COVID-19 produksi perusahaan Sinovac telah resmi mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA.
"Vaksin CoronaVac memenuhi persyaratan mendapatkan EUA," kata Kepala BPOM Penny K Lukito di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dalam memutuskan pemberian otorisasi darurat itu BPOM mempertimbangkan hasil uji klinik di Indonesia, Brazil dan Turki, yang menunjukkan antivirus SARS-CoV-2 itu memiliki keamanan dan kemanjuran (efikasi) menangkal COVID-19.
Selain itu, kata dia, vaksin Sinovac tersebut memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk bisa mendapatkan izin EUA dengan tingkat efikasi minimal 50 persen.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021