Amerika Serikat mengatakan pada Jumat (5/2) bahwa pihaknya berniat mencabut sebutan teroris untuk gerakan Houthi Yaman sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan negara itu.
Pencabutan cap teroris itu, yang dikonfirmasi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri, dilakukan sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, yang secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.
"Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penyebutan teroris pada menit-menit terakhir dari pemerintahan sebelumnya. PBB dan organisasi kemanusiaan menjelaskan bahwa kampanye militer akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata pejabat itu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80 persen rakyatnya membutuhkan bantuan.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pada 19 Januari --sehari sebelum Biden menjabat.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari ketentuan yang terkait dengan Houthi tersebut. Tetapi, kalangan pejabat dan kelompok bantuan PBB mengatakan pengecualian ketentuan itu tidak cukup dan mereka menyerukan agar keputusan yang memasukkan Houthi ke daftar hitam dicabut.
Pejabat Departemen Luar Negeri menekankan bahwa tindakan itu tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan "perilaku tercela" mereka.
Koalisi militer yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi --yang bersekutu dengan Iran.
Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian, saat negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.
Senator Demokrat Chris Murphy menyambut baik keputusan itu. "Penyebutan teroris itu ... menghentikan pengiriman makanan dan bantuan penting lainnya di Yaman dan mencegah negosiasi politik yang efektif," katanya melalui pernyataan.
Sumber : Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Pencabutan cap teroris itu, yang dikonfirmasi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri, dilakukan sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, yang secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.
"Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penyebutan teroris pada menit-menit terakhir dari pemerintahan sebelumnya. PBB dan organisasi kemanusiaan menjelaskan bahwa kampanye militer akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata pejabat itu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80 persen rakyatnya membutuhkan bantuan.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pada 19 Januari --sehari sebelum Biden menjabat.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari ketentuan yang terkait dengan Houthi tersebut. Tetapi, kalangan pejabat dan kelompok bantuan PBB mengatakan pengecualian ketentuan itu tidak cukup dan mereka menyerukan agar keputusan yang memasukkan Houthi ke daftar hitam dicabut.
Pejabat Departemen Luar Negeri menekankan bahwa tindakan itu tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan "perilaku tercela" mereka.
Koalisi militer yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi --yang bersekutu dengan Iran.
Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian, saat negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.
Senator Demokrat Chris Murphy menyambut baik keputusan itu. "Penyebutan teroris itu ... menghentikan pengiriman makanan dan bantuan penting lainnya di Yaman dan mencegah negosiasi politik yang efektif," katanya melalui pernyataan.
Sumber : Reuters
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021