Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim secara resmi membuka forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK) 2022, sekaligus membuka musyawarah rencana pembangunan (Murenbang) 2021, di Aula Kantor Bappeda setempat, Kamis.
Kepala Bappeda Aceh Barat Daya Firmansyah di Blangpidie, mengatakan pelaksanaan forum konsultasi publik yang merupakan rancangan awal RKPK dengan tujuan untuk memenuhi tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2017.
“Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan penyusunan dokumen rancangan awal RKPK untuk tahun depan,” kata Firman.
Hasil yang ingin dicapai dalam konsultasi itu, kata Firman, tersedianya bahan masukan yang dibahas bersama kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) dan pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan awal RKPK Abdya.
Kemudian, lanjut dia, terpenuhinya tahapan dalam penyusunan RKPK sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri nomor 86 tahun 2017.
“Tema RKPK Aceh Barat Daya tahun 2022 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengentasan kemiskinan, dengan enam prioritas pembangunan," katanya.
Tercatat enam prioritas pembangunan mulai dari peningkatan PAD dan zakat infaq dan sadaqah (ZIS), pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pelayanan dasar.
Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan di pukesmas, peningkatan implementasi syariat Islam, serta peningkatan indeks reformasi birokrasi daerah.
"Jadi selain forum konsultasi publik, agenda kita hari ini juga terkait pembukaan Musrenbang 2021 yang direncanakan mulai 16 sampai 18 Februari 2021 di masing-masing kecamatan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Kepala Bappeda Aceh Barat Daya Firmansyah di Blangpidie, mengatakan pelaksanaan forum konsultasi publik yang merupakan rancangan awal RKPK dengan tujuan untuk memenuhi tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2017.
“Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan penyusunan dokumen rancangan awal RKPK untuk tahun depan,” kata Firman.
Hasil yang ingin dicapai dalam konsultasi itu, kata Firman, tersedianya bahan masukan yang dibahas bersama kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) dan pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan awal RKPK Abdya.
Kemudian, lanjut dia, terpenuhinya tahapan dalam penyusunan RKPK sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri nomor 86 tahun 2017.
“Tema RKPK Aceh Barat Daya tahun 2022 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengentasan kemiskinan, dengan enam prioritas pembangunan," katanya.
Tercatat enam prioritas pembangunan mulai dari peningkatan PAD dan zakat infaq dan sadaqah (ZIS), pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pelayanan dasar.
Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan di pukesmas, peningkatan implementasi syariat Islam, serta peningkatan indeks reformasi birokrasi daerah.
"Jadi selain forum konsultasi publik, agenda kita hari ini juga terkait pembukaan Musrenbang 2021 yang direncanakan mulai 16 sampai 18 Februari 2021 di masing-masing kecamatan," ujarnya.
Editor : Khalis Surry
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021