Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menunjuk empat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya sebagai pelaksana tugas (plt) kepala dinas yang kosong sejak beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya Cut Hasnah Nur, Rabu, mengatakan penunjukkan empat pelaksana tugas kepala dinas tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Abdya, Nomor BKPSDM. 875.1/2021.
“Alhamdulillah, keempat pejabat yang ditunjuk sebagai plt kepala dinas tersebut sudah diberikan SK,” kata Cut Hasnah Nur di Blangpidie.
Empat pejabat itu meliputi Ketua Pokja LPSE Alfian Liswandar ditunjuk sebagai plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat Daya, setelah Kadis lama Much Tavip dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Kemudian, bupati menunjukkan Sekretaris Bappeda Abdya Hafiddin sebagai plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK), setelah pejabat lama dilantik menjadi Sekretaris DPRK Abdya.
Selanjutnya Kabag Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Abdya Nur Afni Muliana ditunjuk sebagai plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4).
Serta Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rahmad Sumedi ditunjuk bupati sebagai plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP) Abdya.
Ia berharap seluruh pejabat, terutama pejabat plt yang telah dikeluarkan SK bupati agar dapat mengemban tugas dan amanah dengan baik untuk memenuhi harapan masyarakat.
“Mudah-mudahan bisa optimal memimpin di SKPK masing-masing, dan menunjukkan kinerja yang terbaik untuk memenuhi harapan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Di samping itu, Hasnah melanjutkan, BPKSDM Abdya juag sedang mempersiapkan usulan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta terkait adanya 11 jabatan di lingkungan Pemkab Abdya yang masih kosong.
"11 jabatan lowong itu akan kita usulkan seleksi terbuka ke KASN. Dan surat usulan rekomendasi terbuka itu sudah kita siapkan, termasuk permintaan assesor dan tim pansel ke BKN," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya Cut Hasnah Nur, Rabu, mengatakan penunjukkan empat pelaksana tugas kepala dinas tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Abdya, Nomor BKPSDM. 875.1/2021.
“Alhamdulillah, keempat pejabat yang ditunjuk sebagai plt kepala dinas tersebut sudah diberikan SK,” kata Cut Hasnah Nur di Blangpidie.
Empat pejabat itu meliputi Ketua Pokja LPSE Alfian Liswandar ditunjuk sebagai plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat Daya, setelah Kadis lama Much Tavip dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Kemudian, bupati menunjukkan Sekretaris Bappeda Abdya Hafiddin sebagai plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK), setelah pejabat lama dilantik menjadi Sekretaris DPRK Abdya.
Selanjutnya Kabag Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Abdya Nur Afni Muliana ditunjuk sebagai plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4).
Serta Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rahmad Sumedi ditunjuk bupati sebagai plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP) Abdya.
Ia berharap seluruh pejabat, terutama pejabat plt yang telah dikeluarkan SK bupati agar dapat mengemban tugas dan amanah dengan baik untuk memenuhi harapan masyarakat.
“Mudah-mudahan bisa optimal memimpin di SKPK masing-masing, dan menunjukkan kinerja yang terbaik untuk memenuhi harapan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Di samping itu, Hasnah melanjutkan, BPKSDM Abdya juag sedang mempersiapkan usulan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta terkait adanya 11 jabatan di lingkungan Pemkab Abdya yang masih kosong.
"11 jabatan lowong itu akan kita usulkan seleksi terbuka ke KASN. Dan surat usulan rekomendasi terbuka itu sudah kita siapkan, termasuk permintaan assesor dan tim pansel ke BKN," katanya.
Editor : Khalis Surry
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021