Tokoh pemuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Zuhri Syafriwan AB meminta Pemerintah Aceh agar memberi kepastian terkait jadwal akan digelar Pilkada Aceh.
"Ini kan agenda besar, bukan masalah sepele, tapi hingga saat ini tidak ada yang tahu kepastiannya bagaimana, kapan Pilkada Aceh akan digelar, 2022 atau 2024," kata Zuhri di Takengon, Sabtu.
Menurut dia hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat, apakah Pilkada Aceh ikut agenda nasional secara serentak pada 2024 atau mengikuti kekhususan Aceh yang tetap melaksanakan Pilkada pada 2022
"Karena itu kami meminta Pemerintah Aceh segera memberikan kepastian ini. Agar kalaupun akan dilaksanakan pada tahun 2022 berarti mulai sekarang partai politik di Aceh atau para kontestan Pilkada sudah bisa mulai bekerja, karena waktunya sudah dekat," ujarnya.
Zuhri juga mempertanyakan apabila Pilkada Aceh tetap digelar pada 2022 maka siapa yang akan bertanggungjawab tentang legalitasnya.
Menurut dia jangan sampai Pilkada Aceh di kemudian hari tidak diakui atau dianggap Pilkada ilegal oleh Pemerintah Pusat.
"Kendatipun Aceh tetap bersikukuh melaksankan Pilkada 2022, lantas siapa pihak yang akan bertanggungjawab untuk ini. Ini juga penting untuk memberikan kepastian, supaya tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat," ujarnya.
Zuhri menilai bahwa Pemerintah Aceh belum satu suara dalam menyikapi persoalan Pilkada. Ia meminta agar Pemerintah Aceh tidak berspekulasi karena dikhawatirkan dapat mencederai hak berdemokrasi rakyat Aceh.
"Maka dari itu kita harapkan Pemerintah Aceh segera menetapkan kepastian Pilkada di Aceh," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Ini kan agenda besar, bukan masalah sepele, tapi hingga saat ini tidak ada yang tahu kepastiannya bagaimana, kapan Pilkada Aceh akan digelar, 2022 atau 2024," kata Zuhri di Takengon, Sabtu.
Menurut dia hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat, apakah Pilkada Aceh ikut agenda nasional secara serentak pada 2024 atau mengikuti kekhususan Aceh yang tetap melaksanakan Pilkada pada 2022
"Karena itu kami meminta Pemerintah Aceh segera memberikan kepastian ini. Agar kalaupun akan dilaksanakan pada tahun 2022 berarti mulai sekarang partai politik di Aceh atau para kontestan Pilkada sudah bisa mulai bekerja, karena waktunya sudah dekat," ujarnya.
Zuhri juga mempertanyakan apabila Pilkada Aceh tetap digelar pada 2022 maka siapa yang akan bertanggungjawab tentang legalitasnya.
Menurut dia jangan sampai Pilkada Aceh di kemudian hari tidak diakui atau dianggap Pilkada ilegal oleh Pemerintah Pusat.
"Kendatipun Aceh tetap bersikukuh melaksankan Pilkada 2022, lantas siapa pihak yang akan bertanggungjawab untuk ini. Ini juga penting untuk memberikan kepastian, supaya tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat," ujarnya.
Zuhri menilai bahwa Pemerintah Aceh belum satu suara dalam menyikapi persoalan Pilkada. Ia meminta agar Pemerintah Aceh tidak berspekulasi karena dikhawatirkan dapat mencederai hak berdemokrasi rakyat Aceh.
"Maka dari itu kita harapkan Pemerintah Aceh segera menetapkan kepastian Pilkada di Aceh," katanya.
Editor : Khalis Surry
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021