Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin menilai lemahnya pendidikan di Aceh dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidiknya, sehingga hal itu berdampak pada kemajuan pendidikan Aceh.
“Kelemahan kita dalam wajah pendidikan itu dinilai kenapa tidak mampu mendorong pendidikan untuk cepat (membaik) itu faktor dari tenaga pengajarnya (pendidik). Tenaga pengajar menjadi tolak ukur dari maju tidaknya generasi yang dipersiapkan,” kata Safaruddin.
Menurut Safaruddin, kepala sekolah meski memiliki manajemen yang baik, namun jika tidak didukung dengan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka hal tersebut akan memperlambat laju dari pengembangan pendidikan di Aceh
“Kebutuhan guru matematika misalnya, dalam satu sekolah kebutuhannya tiga tapi hanya punya dua, jadi guru itu harus berbagi waktu, yang akhirnya tidak akan fokus. Begitu juga bidang studi lainnya. Jadi tenaga pengajar faktor keterlambatan kita dalam memajukan dunia pendidikan,” ujarnya.
Persoalan itu, kata Safaruddin, harus dievaluasi segera oleh Dinas Pendidikan Aceh bersama para kepala sekolah, dengan harapan agar persoalan pendidikan di Aceh dapat tertangani dengan baik.
“Pergantian kepala dinas itu juga menjadi kendala. Kalau dunia pendidikan orientasinya sudah ada pragmatisme politik, maka tunggulah kehancuran dunia pendidikan itu. Jadi terlalu banyak mutasi kepala dinas, kabid, atau kepala sekolah itu tidak baik. Jadi ini juga menjadi bagian evaluasi dalam kemajuan dunia pendidikan di Aceh,” kata politisi kelahiran Abdya itu.
Selain itu, Safaruddin juga menambahkan, manajemen di sekolah dalam hal memberikan kemajuan bagi peserta didik untuk bisa mendapatkan prestasi, harus didukung dengan infrastruktur fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, seperti laboratorium maupun infrastruktur penunjang lainnya.
“Saat ini, yang dikejar hanya pembangunan infrastruktur fisik. Saya khawatir, kalau kepala sekolah hanya mengejar fisik maka akan terjadi komitmen fee. Kalau kepala sekolah seperti ini, maka sama saja seperti kontraktor,” ujarnya.
Untuk itu, Safaruddin berharap, para pemangku kepentingan khususnya kepala sekolah menengah atas yang merupakan kewenangan provinsi, melakukan perubahan tata kelola pemerintahan untuk pendidikan, untuk mengubah wajah pendidikan di Aceh.
“Boleh apa saja kita masukkan program atau alokasikan APBA ke sekolah-sekolah, tapi dengan catatan itu hanya untuk mempercepat kemajuan dunia pendidikan di tingkat SMA,” demikian Safaruddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“Kelemahan kita dalam wajah pendidikan itu dinilai kenapa tidak mampu mendorong pendidikan untuk cepat (membaik) itu faktor dari tenaga pengajarnya (pendidik). Tenaga pengajar menjadi tolak ukur dari maju tidaknya generasi yang dipersiapkan,” kata Safaruddin.
Menurut Safaruddin, kepala sekolah meski memiliki manajemen yang baik, namun jika tidak didukung dengan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka hal tersebut akan memperlambat laju dari pengembangan pendidikan di Aceh
“Kebutuhan guru matematika misalnya, dalam satu sekolah kebutuhannya tiga tapi hanya punya dua, jadi guru itu harus berbagi waktu, yang akhirnya tidak akan fokus. Begitu juga bidang studi lainnya. Jadi tenaga pengajar faktor keterlambatan kita dalam memajukan dunia pendidikan,” ujarnya.
Persoalan itu, kata Safaruddin, harus dievaluasi segera oleh Dinas Pendidikan Aceh bersama para kepala sekolah, dengan harapan agar persoalan pendidikan di Aceh dapat tertangani dengan baik.
“Pergantian kepala dinas itu juga menjadi kendala. Kalau dunia pendidikan orientasinya sudah ada pragmatisme politik, maka tunggulah kehancuran dunia pendidikan itu. Jadi terlalu banyak mutasi kepala dinas, kabid, atau kepala sekolah itu tidak baik. Jadi ini juga menjadi bagian evaluasi dalam kemajuan dunia pendidikan di Aceh,” kata politisi kelahiran Abdya itu.
Selain itu, Safaruddin juga menambahkan, manajemen di sekolah dalam hal memberikan kemajuan bagi peserta didik untuk bisa mendapatkan prestasi, harus didukung dengan infrastruktur fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, seperti laboratorium maupun infrastruktur penunjang lainnya.
“Saat ini, yang dikejar hanya pembangunan infrastruktur fisik. Saya khawatir, kalau kepala sekolah hanya mengejar fisik maka akan terjadi komitmen fee. Kalau kepala sekolah seperti ini, maka sama saja seperti kontraktor,” ujarnya.
Untuk itu, Safaruddin berharap, para pemangku kepentingan khususnya kepala sekolah menengah atas yang merupakan kewenangan provinsi, melakukan perubahan tata kelola pemerintahan untuk pendidikan, untuk mengubah wajah pendidikan di Aceh.
“Boleh apa saja kita masukkan program atau alokasikan APBA ke sekolah-sekolah, tapi dengan catatan itu hanya untuk mempercepat kemajuan dunia pendidikan di tingkat SMA,” demikian Safaruddin.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021