BPJS Kesehatan terus berpacu menciptakan inovasi dan program pengembangan kualitas human capital di seluruh level jabatan, temasuk mencetak verifikator andal
"Verifikator memiliki peran strategis dalam mengendalikan mutu dan biaya dalam Program JKN-KIS," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat jumpa pers secara virtual yang dipantau dari Lhokseumawe, Aceh, Rabu.
Menurut Ali Ghufron Mukti, dengan teknik verifikasi pembayaran yang berkualitas, maka akan meningkatkan efektivitas pemberian layanan kesehatan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.
"Untuk itu, dalam tujuh tahun implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kapabilitas verifikator,” kata Ali Ghufron Mukti
Oleh karena itu, kata Ali Ghufron Mukti, BPJS Kesehatan perlu mengembangkan kompetensi verifikator melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BPJS Kesehatan.
Saat ini, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Kesehatan telah menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi kompetensi okupasi bagi verifikator penjaminan manfaat rujukan.
Adapun tugas verifikator dan staf penjaminan manfaat adalah melakukan kegiatan verifikasi klaim dan evaluasi pemanfaatan (utilization) layanan kesehatan rujukan serta dan mitigasi kecurangan (fraud).
"Oleh karena itu verifikator BPJS Kesehatan harus kompeten, memiliki pengerahuan dan keterampilan serta didukung dengan perilaku sesuai standar kompetensi. Verifikator juga berperan untuk menjaga agar program JKN berkelanjutan dan berkualitas," kata Ali Ghufron Mukti.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Verifikator memiliki peran strategis dalam mengendalikan mutu dan biaya dalam Program JKN-KIS," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat jumpa pers secara virtual yang dipantau dari Lhokseumawe, Aceh, Rabu.
Menurut Ali Ghufron Mukti, dengan teknik verifikasi pembayaran yang berkualitas, maka akan meningkatkan efektivitas pemberian layanan kesehatan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.
"Untuk itu, dalam tujuh tahun implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kapabilitas verifikator,” kata Ali Ghufron Mukti
Oleh karena itu, kata Ali Ghufron Mukti, BPJS Kesehatan perlu mengembangkan kompetensi verifikator melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BPJS Kesehatan.
Saat ini, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Kesehatan telah menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi kompetensi okupasi bagi verifikator penjaminan manfaat rujukan.
Adapun tugas verifikator dan staf penjaminan manfaat adalah melakukan kegiatan verifikasi klaim dan evaluasi pemanfaatan (utilization) layanan kesehatan rujukan serta dan mitigasi kecurangan (fraud).
"Oleh karena itu verifikator BPJS Kesehatan harus kompeten, memiliki pengerahuan dan keterampilan serta didukung dengan perilaku sesuai standar kompetensi. Verifikator juga berperan untuk menjaga agar program JKN berkelanjutan dan berkualitas," kata Ali Ghufron Mukti.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021