Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta upati dan Wali Kota di seluruh Aceh untuk memperkuat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam level mikro dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.
“PPKM adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia,” kata Gubernur di pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Siaga COVID-19 dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro bersama bupati/wali kota se-Aceh yang digelar secara virtual, di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya seluruh elemen dapat terlibat aktif, bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan PPKM di level mikro tingkat gampong.
“Tidak ada pilihan lain, kita memang harus bekerjasama, bergerak bersama, saling mengisi dan saling mendukung,” katanya.
Nova mengatakan, dasar pemberlakuan PPKM tersebut adalah, Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, dan Mengoptimalkan Posko Satgas Penanganan COVID-19 di Desa dan Kelurahan, Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
Menurut dia Instruksi tersebut diterbitkan pada awal 2021, dan terus diperpanjang beberapa kali sampai bulan Mei ini.
“Pemerintah Aceh, dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut, juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh terkait Larangan menghadiri Kegiatan Halal Bi Halal dan Buka Puasa Bersama bagi ASN dan Tenaga Kontrak,” kata Nova.
Pemerintah Aceh juga mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 061.2/7309 tanggal 12 April 2021, terkait larangan cuti dan melaksanakan mudik bagi ASN dan Tenaga kontrak.
Gubernur juga meminta bupati dan wali kota untuk mendukung vaksinasi di daerahnya masing-masing.
Ia mengatakan target vaksinasi harus segera dikejar sesuai waktu yang ditentukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.
“Saat ini, kita juga masih menghadapi tantangan, bagaimana kita bisa terus meyakinkan kelompok masyarakat untuk bersedia divaksin, karenanya upaya sosialisasi dan edukasi harus terus kita lakukan. Saya banyak mendapat masukan dari berbagai pihak bahwa vaksinasi kita kecepatannya agak rendah dan perlu kita melakukan percepatan. Ini tidak dapat dilakukan oleh satu dan dua pemangku kepentingan saja, namun perlu kerja sama semua pihak,” kata Nova.
Nova juga mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk semua jenjang pemerintahan sampai di tingkat gampong, untuk aktif menjalankan peran dengan sebaik-baiknya dalam penanganan COVID-19.
“Semua sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Saya minta tugas tersebut dioptimalkan agar angka COVID-19 bisa diturunkan. Kita tidak boleh lengah apalagi menyerah, dalam upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran pandemi COVID-19 ini, karena ada 5,2 juta rakyat Aceh yang menjadi tanggung jawab kita,” katanya.
Ia menambahkan Kedisiplinan dan keteladanan kita selaku abdi negara harus terus ditingkatkan di lingkungan kerja dan tempat tinggal kita masing-masing,.
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, mendukung penuh upaya penanggulangan COVID-19 di Aceh.
Editor : Khalis Surry
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021