Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Asrizal H Asnawi meminta Gubernur Aceh dan PT BRI untuk memperpanjang operasional agen BRILink di tanah rencong.
"Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan keberadaan BRILink agar tidak ditarik, sebelum PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan perangkat serupa di tengah masyarakat," kata Asrizal Asnawi, di Banda Aceh, Senin.
Permintaan tersebut disampaikan Asrizal mengingat adanya pembatasan operasional BRI dan perangkat BRILink hingga 1 Juli 2021 mendatang, berlangsung bertahap hingga satu bulan sesuai dengan perubahan sistem keuangan konvensional ke sistem syariah di Aceh.
Asrizal menyampaikan, dari sembilan ribu agen BRILink di Aceh, sekitar tujuh ribuan diantaranya sudah mengandalkan pendapatan melalui jasa ini.
Apalagi, produk keuangan itu dinilai mempermudah masyarakat dalam transaksi keuangan, terutama di daerah pedalaman.
"Karena itu saya pikir Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan hal ini dan meminta PT BRI pertahankan sampai nantinya BSI menyiapkan produk yang sama," ujarnya.
Kata Asrizal, dirinya banyak mendapat laporan dari masyarakat baik melalui pesan singkat maupun sambungan telepon agar menyuarakan masalah ini. Karena, keberadaan BRILink selama ini cukup memudahkan.
"Ada yang anaknya sekolah atau kuliah di luar kota, agar bisa mengirim uang mereka sering menggunakan agen BRILink, cukup membantu," kata politikus PAN itu.
Selain itu, lanjut Asrizal, agen BRILink juga menggantungkan pendapatannya melalui produk transaksi keuangan tersebut. Maka dari itu jika operasionalnya ditiadakan mulai Juli nanti, akan sangat berdampak bagi akses keuangan masyarakat, terlebih di masa pandemi ini.
Menurut Asrizal, permintaan ini juga tidak menampik adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
"Menyahuti aspirasi pengguna layanan perangkat BRILink, saya harap Pemerintah Aceh dan BRI bisa mengambil langkah solutif sehingga terciptanya kemudahan layanan keuangan di Aceh," demikian Asrizal.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan keberadaan BRILink agar tidak ditarik, sebelum PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan perangkat serupa di tengah masyarakat," kata Asrizal Asnawi, di Banda Aceh, Senin.
Permintaan tersebut disampaikan Asrizal mengingat adanya pembatasan operasional BRI dan perangkat BRILink hingga 1 Juli 2021 mendatang, berlangsung bertahap hingga satu bulan sesuai dengan perubahan sistem keuangan konvensional ke sistem syariah di Aceh.
Asrizal menyampaikan, dari sembilan ribu agen BRILink di Aceh, sekitar tujuh ribuan diantaranya sudah mengandalkan pendapatan melalui jasa ini.
Apalagi, produk keuangan itu dinilai mempermudah masyarakat dalam transaksi keuangan, terutama di daerah pedalaman.
"Karena itu saya pikir Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan hal ini dan meminta PT BRI pertahankan sampai nantinya BSI menyiapkan produk yang sama," ujarnya.
Kata Asrizal, dirinya banyak mendapat laporan dari masyarakat baik melalui pesan singkat maupun sambungan telepon agar menyuarakan masalah ini. Karena, keberadaan BRILink selama ini cukup memudahkan.
"Ada yang anaknya sekolah atau kuliah di luar kota, agar bisa mengirim uang mereka sering menggunakan agen BRILink, cukup membantu," kata politikus PAN itu.
Selain itu, lanjut Asrizal, agen BRILink juga menggantungkan pendapatannya melalui produk transaksi keuangan tersebut. Maka dari itu jika operasionalnya ditiadakan mulai Juli nanti, akan sangat berdampak bagi akses keuangan masyarakat, terlebih di masa pandemi ini.
Menurut Asrizal, permintaan ini juga tidak menampik adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
"Menyahuti aspirasi pengguna layanan perangkat BRILink, saya harap Pemerintah Aceh dan BRI bisa mengambil langkah solutif sehingga terciptanya kemudahan layanan keuangan di Aceh," demikian Asrizal.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021