Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (KPPAA) menolak adanya pemberian remisi kepada narapidana kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang.
"KPPAA menolak apabila remisi diberikan kepada narapidana terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak," kata Komisioner KPPAA Firdaus D Nyak Idin, di Banda Aceh, Kamis.
Baca juga: Kasus kekerasan perempuan-anak meningkat saat pandemi
Firdaus mengatakan, setiap tahunnya saat menyambut HUT RI pada 17 Agustus, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pasti memberikan hadiah pemotongan masa tahanan bagi narapidana yang masih menjalani masa hukuman kurungan badan.
Namun, KPPAA beranggapan bahwa remisi terhadap predator seks dapat merusak nilai keadilan bagi korban, apalagi di saat rehabilitasi korban masih belum tuntas.
Kemudian, kata Firdaus, saat ini tingkat keberpihakan pada korban juga semakin menurun, keadilan masih jauh dirasakan korban. Karena itu narapidana seksual sepatutnya tidak diberikan fasilitas remisi tersebut.
Baca juga: Kasus kekerasan perempuan dan anak di Banda Aceh menurun
"KPPAA berharap agar Kemenkumham dapat membatalkan jika ada rencana remisi bagi narapidana kasus kekerasan perempuan dan anak. Baik itu pelecehan seksual, pemerkosaan maupun sodomi," ujarnya.
Tak hanya karena momen 17 Agustus, lanjut Firdaus, dalam kontek pandemi COVID-19, KPPAA juga menolak adanya program asimilasi terhadap narapidana kasus kekerasan seksual.
Baca juga: Aceh didorong siapkan rumah aman terhadap korban pelecehan seksual
Dalam kesempatan ini, KPPAA juga memberi saran semestinya dalam rangka HUT RI 17 ke 76 ini Kemenkumham bersama lintas sektor lebih baik memberikan perhatian kepada anak korban kekerasan seksual.
"Kita menyarankan dan berharap pemerintah memberi fasilitas hari raya kemerdekaan bagi anak yang berada di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Bukan sebaliknya remisi terhadap narapidana," demikian Firdaus Nyak Idin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"KPPAA menolak apabila remisi diberikan kepada narapidana terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak," kata Komisioner KPPAA Firdaus D Nyak Idin, di Banda Aceh, Kamis.
Baca juga: Kasus kekerasan perempuan-anak meningkat saat pandemi
Firdaus mengatakan, setiap tahunnya saat menyambut HUT RI pada 17 Agustus, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pasti memberikan hadiah pemotongan masa tahanan bagi narapidana yang masih menjalani masa hukuman kurungan badan.
Namun, KPPAA beranggapan bahwa remisi terhadap predator seks dapat merusak nilai keadilan bagi korban, apalagi di saat rehabilitasi korban masih belum tuntas.
Kemudian, kata Firdaus, saat ini tingkat keberpihakan pada korban juga semakin menurun, keadilan masih jauh dirasakan korban. Karena itu narapidana seksual sepatutnya tidak diberikan fasilitas remisi tersebut.
Baca juga: Kasus kekerasan perempuan dan anak di Banda Aceh menurun
"KPPAA berharap agar Kemenkumham dapat membatalkan jika ada rencana remisi bagi narapidana kasus kekerasan perempuan dan anak. Baik itu pelecehan seksual, pemerkosaan maupun sodomi," ujarnya.
Tak hanya karena momen 17 Agustus, lanjut Firdaus, dalam kontek pandemi COVID-19, KPPAA juga menolak adanya program asimilasi terhadap narapidana kasus kekerasan seksual.
Baca juga: Aceh didorong siapkan rumah aman terhadap korban pelecehan seksual
Dalam kesempatan ini, KPPAA juga memberi saran semestinya dalam rangka HUT RI 17 ke 76 ini Kemenkumham bersama lintas sektor lebih baik memberikan perhatian kepada anak korban kekerasan seksual.
"Kita menyarankan dan berharap pemerintah memberi fasilitas hari raya kemerdekaan bagi anak yang berada di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Bukan sebaliknya remisi terhadap narapidana," demikian Firdaus Nyak Idin.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021