Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyebutkan proses seleksi beasiswa dari Pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 kurang informatif, sehingga penyaring calon penerima bantuan pendidikan tersebut terkesan tidak transparan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin di Banda Aceh, Selasa, mengatakan banyak banyak pihak melaporkan kurang informatifnya proses seleksi beasiswa tersebut ke Ombudsman.
"Kami menemukan adanya informasi publik yang kurang tersampaikan dalam proses seleksi beasiswa. Dan ini menimbulkan kesan bahwa proses seleksi beasiswa tersebut tidak transparan," kata Taqwaddin Husin
Temuan kurang informatifnya proses seleksi beasiswa tersebut, kata Taqwaddin Husin, didapat berdasarkan hasil permintaan keterangan di lapangan, pemeriksaan dokumen, dan keterangan saksi ahli, termasuk keterangan Ketua Informasi Aceh (KIA).
"Dari semua proses yang kami lakukan, akhirnya kami menemukan adanya pelayanan publik yang kurang optimal, di mana panitia pelaksana tidak transparan pada proses akhir," kata Taqwaddin Husin.
Taqwaddin Husin mengatakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh segera menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.
Dalam LAHP tersebut, kata Taqwaddin Husin, Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan menyampaikan saran dan tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh terlapor, dalam hal ini BPSDM Aceh.
"Saran yang kami sampaikan di antaranya meminta agar panitia seleksi beasiswa mengumumkan hasil akhir seleksi. Kemudian, menyarankan BPSDM Aceh merevisi peraturan terkait petunjuk teknis proses seleksi beasiswa," kata Taqwaddin Husin.
Selanjutnya, kata Taqwaddin Husin, proses seleksi beasiswa di masa mendatang agar lebih transparan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, kata Taqwaddin Husin, tidak menimbulkan kecurigaan publik yang macam-macam. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Aceh akan meningkat.
Taqwaddin mengatakan Ombudsman juga menyarankan Pemerintah Aceh mengalokasikan penambahan anggaran untuk program beasiswa. Dengan adanya tambahan anggaran, maka kuota untuk beasiswa dapat diperbanyak.
"Ini penting kami sampaikan agar ke depan panitia harus transparan, ada penambahan anggaran beasiswa agar penerima manfaat lebih banyak," kata Taqwaddin Husin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin di Banda Aceh, Selasa, mengatakan banyak banyak pihak melaporkan kurang informatifnya proses seleksi beasiswa tersebut ke Ombudsman.
"Kami menemukan adanya informasi publik yang kurang tersampaikan dalam proses seleksi beasiswa. Dan ini menimbulkan kesan bahwa proses seleksi beasiswa tersebut tidak transparan," kata Taqwaddin Husin
Temuan kurang informatifnya proses seleksi beasiswa tersebut, kata Taqwaddin Husin, didapat berdasarkan hasil permintaan keterangan di lapangan, pemeriksaan dokumen, dan keterangan saksi ahli, termasuk keterangan Ketua Informasi Aceh (KIA).
"Dari semua proses yang kami lakukan, akhirnya kami menemukan adanya pelayanan publik yang kurang optimal, di mana panitia pelaksana tidak transparan pada proses akhir," kata Taqwaddin Husin.
Taqwaddin Husin mengatakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh segera menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.
Dalam LAHP tersebut, kata Taqwaddin Husin, Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan menyampaikan saran dan tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh terlapor, dalam hal ini BPSDM Aceh.
"Saran yang kami sampaikan di antaranya meminta agar panitia seleksi beasiswa mengumumkan hasil akhir seleksi. Kemudian, menyarankan BPSDM Aceh merevisi peraturan terkait petunjuk teknis proses seleksi beasiswa," kata Taqwaddin Husin.
Selanjutnya, kata Taqwaddin Husin, proses seleksi beasiswa di masa mendatang agar lebih transparan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, kata Taqwaddin Husin, tidak menimbulkan kecurigaan publik yang macam-macam. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Aceh akan meningkat.
Taqwaddin mengatakan Ombudsman juga menyarankan Pemerintah Aceh mengalokasikan penambahan anggaran untuk program beasiswa. Dengan adanya tambahan anggaran, maka kuota untuk beasiswa dapat diperbanyak.
"Ini penting kami sampaikan agar ke depan panitia harus transparan, ada penambahan anggaran beasiswa agar penerima manfaat lebih banyak," kata Taqwaddin Husin.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021