DPR Aceh telah menggelar paripurna tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan qanun (raqan) Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2022, diharapkan untuk pemulihan ekonomi yang telah terdampak COVID-19.
"Arah kebijakan belanja untuk tahun anggaran 2022 kita harapkan dapat mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, di Banda Aceh, Senin malam.
Dahlan menyampaikan, pemulihan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan fokus belanja pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pertanian, perikanan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.
"Tentunya arah kebijakan tersebut sesuai dengan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) Pemerintah Aceh 2017-2022," ujarnya.
Selain itu, Dahlan juga meminta Pemerintah Aceh dapat bersinergi dengan pemerintah pusat agar kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi ini berjalan baik.
Tak hanya itu, lanjut Dahlan, pertumbuhan ekonomi makro yang menjadi unggulan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga harus diberdayakan secara berkelanjutan.
"Pentingnya stabilitas ekonomi mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menciptakan dan menjaga kestabilan ekonomi dengan memantapkan kebijakan ekonomi makro," kata politikus Partai Aceh itu.
Dahlan berharap, Pemerintah Aceh dapat mengarahkan kebijakan APBA 2022 nantinya juga diprioritaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh yang salah satunya melalui program pembangunan rumah kaum dhuafa.
Dahlan mengingatkan, penyusunan anggaran Aceh 2022 ini harus berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021