Meulaboh (ANTARA Aceh) - Belasan nelayan dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menduduki kantor bupati setempat meminta pertangungjawaban pemerintah daerah terkait ditangkapnya tiga nelayan oleh polisi.
"Kami ingin tahu siapa yang salah dalam peristiwa tertangkapnya boad saya, karena pemerintah daerah sampai saat ini belum mengeluarkan SIUP ikan kepada seorang nelayanpun," kata Ibu Hajar (43) di Meulaboh, Selasa.
Ibu Hajar merupakan "pawang boad" (nahkoda kapal motor) KM Bunga Bawar bersama dua anak buah kapal yang berangkat melaut kemudian ditangkap di perairan Andaman oleh Pol Air Sumetera Barat karena tidak mengantongi Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) ikan sekitar dua bulan lalu.
Ibu Hajar membenarkan bahwa dirinya tidak ditahan, akan tetapi dengan ditahannya armada mereka sama saja menjerat mereka dengan hukuman lebih berat sehingga tidak bisa pulang dan menafkahi keluarga.
"Pihak polisi di Padang hanya membutuhkan jaminan dari kepala daerah, apabila bupati hari ini tidak membebaskan boad kami yang ditahan dan memberi jaminan maka kami akan buat aksi dan melaporkan pada Presiden Jokowi," tegasnya.
Aksi dilakukan para nelayan tersebut disela-sela rapat penting Pemerintah Aceh Barat bersama sejumlah pihak terkait membahas agenda penyambutan Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan ke Meulaboh yang rencana berlebaran di Aceh pada tahun ini.
Selain melakukan silaturahmi, menyantuni anak yatim serta mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Nagan Raya, kepala negara juga dijadwalkan berdialog khusus dengan para nelayan diwilayah setempat.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat Bukhari, MM yang menyambut kedatangan nelayan turut didampingi mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh ini mempersilahkan perwakilan nelayan menemui bupati Alaidinsyah.
"Kalau berame-rame tidak mungkin nanti malah bukan menyelesaikan masalah. Semua unek-unek nelayan disampaikan saja kepada bupati secara perwakilan pasti akan direspon baik oleh beliau, buktinya selama ini juga pemerintah membantu," tegasnya.
"Kami ingin tahu siapa yang salah dalam peristiwa tertangkapnya boad saya, karena pemerintah daerah sampai saat ini belum mengeluarkan SIUP ikan kepada seorang nelayanpun," kata Ibu Hajar (43) di Meulaboh, Selasa.
Ibu Hajar merupakan "pawang boad" (nahkoda kapal motor) KM Bunga Bawar bersama dua anak buah kapal yang berangkat melaut kemudian ditangkap di perairan Andaman oleh Pol Air Sumetera Barat karena tidak mengantongi Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) ikan sekitar dua bulan lalu.
Ibu Hajar membenarkan bahwa dirinya tidak ditahan, akan tetapi dengan ditahannya armada mereka sama saja menjerat mereka dengan hukuman lebih berat sehingga tidak bisa pulang dan menafkahi keluarga.
"Pihak polisi di Padang hanya membutuhkan jaminan dari kepala daerah, apabila bupati hari ini tidak membebaskan boad kami yang ditahan dan memberi jaminan maka kami akan buat aksi dan melaporkan pada Presiden Jokowi," tegasnya.
Aksi dilakukan para nelayan tersebut disela-sela rapat penting Pemerintah Aceh Barat bersama sejumlah pihak terkait membahas agenda penyambutan Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan ke Meulaboh yang rencana berlebaran di Aceh pada tahun ini.
Selain melakukan silaturahmi, menyantuni anak yatim serta mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Nagan Raya, kepala negara juga dijadwalkan berdialog khusus dengan para nelayan diwilayah setempat.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat Bukhari, MM yang menyambut kedatangan nelayan turut didampingi mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh ini mempersilahkan perwakilan nelayan menemui bupati Alaidinsyah.
"Kalau berame-rame tidak mungkin nanti malah bukan menyelesaikan masalah. Semua unek-unek nelayan disampaikan saja kepada bupati secara perwakilan pasti akan direspon baik oleh beliau, buktinya selama ini juga pemerintah membantu," tegasnya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015