Tokoh Aceh Barat Bentuk Panitia Pemekaran Kotamadya

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Sejumlah tokoh berkumpul di ruang rapat kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Provinsi Aceh membentuk tim panitia pemekaran Kotamadya Meulaboh agar segera terwujud.

"Hari ini kita telah memilih ketua formatur pembentukan panitia, dalam pertemuan selanjutnya akan direkomendasikan ketua dan pengurus akan dikeluarkan SK Bupati Aceh Barat setelah diusulkan nama-nama pengurus," kata Kamaruddin, SE salah seorang tokoh di Meulaboh, Minggu.

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah tokoh pemrakarsa pemekaran Kotamadya Meulaboh seperti Ketua DPD II Golkar Aceh Barat Kamaruddin, SE, Ketua DPD II Partai NasDem Aceh Barat Teuku Minzar Wood, mantan anggota DPRK Rosni Idham, Wakil Bupati Aceh Barat priode 2007-2012 Fuadri, serta sejumlah tokoh lain termasuk dari Banda Aceh dan Jakarta.

Meskipun Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah secara politis tidak dilibatkan, namun rekomendasi pembentukan SK kepanitiaan harus dikeluarkan pejabat daerah, karena Pemkab Aceh Barat akan menjadi pemerintah pendamping selama proses pemekaran nantinya.

Dalam pembahasan yang berlangsung alot ini, sejumlah tokoh menyampaikan saran perlunya segera pembentukan Kotamadya Meulaboh, mengigat daerah itu sudah lama dan meneruskan perjuangan dari pimpinan daerah pada priode-priode sebelumnya.

"Pada masa pimpinan daerah Nasruddin, telah merencanakan pembentukan Kotamadya sekitar 2003, sebelumnya telah dimekarkan dua kabupaten yakni Aceh Jaya dan Nagan Raya,"sebut Kamaruddin yang juga penasihat Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Barat ini.

Sementara itu menurut Fuadri, sudah saatnya daerah itu memiliki Kotamadya, apalagi memiliki daerah pendukung berbagai produksi SDA, sehingga pembangunan Kota Meulaboh nantinya menjadi pengembangan kawasan industri maupun pelaku ekonomi.

Dalam upaya trobosan pemekaran ini membutuhkan tim inisiasi menjembatani berbagai kebutuhan, mulai dari loby politik sampai mengumpulkan persetujuan semua pihak yang terkait, termasuk dari kalangan masyarakat sipil.