Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Wais Alqarni menilai seorang Pelaksana Jabatan (Pj) Gubernur untuk Aceh ke depan lebih baik dari kalangan birokrat karena memiliki kemampuan manajerial bidang pemerintahan.
"Selain kecakapan manajerial, sosok Plt Gubernur Aceh nantinya juga harus mampu berkomunikasi baik dengan semua pihak," kata Wais Alqarni, di Banda Aceh, Selasa.
Menurut Wais, sosok birokrat ini penting berkaitan dengan konsep roda pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya ingin dilayani.
Apalagi, kata Wais, komunikasi pemerintahan sangat diperlukan dalam menyampaikan maupun menerima informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kedepannya.
"Sebenarnya ini lebih kepada aspek efektivitas dan efisiensi, sebab waktu yang tersisa tidak begitu panjang," ujarnya Dosen Ilmu Pemerintahan USK itu.
Wais menyampaikan, jika seorang birokrat yang kenyang pengalaman bidang pemerintahan memimpin Aceh nantinya, maka ia dapat langsung menyatu dan bisa menyelesaikan persoalan yang ada.
Meskipun demikian, lanjut Direktur Institute for Democracy and Justice itu, sosok Pj Gubernur Aceh nantinya juga tidak wajib orang asli Aceh, yang penting ia memahami dan mau berbuat untuk Aceh.
"Dari pada orang Aceh tapi tidak banyak berbuat untuk Aceh. Namun lebih baiknya lagi jika orang Aceh dan sangat berkontribusi untuk kemajuan Aceh," katanya.
Dalam kesempatan ini, Wais juga meminta masyarakat tidak harus berlebihan menanggapi isu yang berkembang tentang siapa Pj Gubernur Aceh kedepan, melainkan harus cermati dengan baik.
Mengingat, masa jabatan Pj Gubernur Aceh nantinya akan berjalan selama dua tahun atau sampai terpilihnya Gubernur Aceh yang baru pada Pilkada 2024 mendatang.
"Dewan waktu tersebut akan banyak kebijakan yang bisa dilakukan, termasuk peluang berkolaborasi dengan masyarakat. Misalnya, dalam mereduksi angka kemiskinan Aceh," demikian Wais Alqarni.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Selain kecakapan manajerial, sosok Plt Gubernur Aceh nantinya juga harus mampu berkomunikasi baik dengan semua pihak," kata Wais Alqarni, di Banda Aceh, Selasa.
Menurut Wais, sosok birokrat ini penting berkaitan dengan konsep roda pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya ingin dilayani.
Apalagi, kata Wais, komunikasi pemerintahan sangat diperlukan dalam menyampaikan maupun menerima informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kedepannya.
"Sebenarnya ini lebih kepada aspek efektivitas dan efisiensi, sebab waktu yang tersisa tidak begitu panjang," ujarnya Dosen Ilmu Pemerintahan USK itu.
Wais menyampaikan, jika seorang birokrat yang kenyang pengalaman bidang pemerintahan memimpin Aceh nantinya, maka ia dapat langsung menyatu dan bisa menyelesaikan persoalan yang ada.
Meskipun demikian, lanjut Direktur Institute for Democracy and Justice itu, sosok Pj Gubernur Aceh nantinya juga tidak wajib orang asli Aceh, yang penting ia memahami dan mau berbuat untuk Aceh.
"Dari pada orang Aceh tapi tidak banyak berbuat untuk Aceh. Namun lebih baiknya lagi jika orang Aceh dan sangat berkontribusi untuk kemajuan Aceh," katanya.
Dalam kesempatan ini, Wais juga meminta masyarakat tidak harus berlebihan menanggapi isu yang berkembang tentang siapa Pj Gubernur Aceh kedepan, melainkan harus cermati dengan baik.
Mengingat, masa jabatan Pj Gubernur Aceh nantinya akan berjalan selama dua tahun atau sampai terpilihnya Gubernur Aceh yang baru pada Pilkada 2024 mendatang.
"Dewan waktu tersebut akan banyak kebijakan yang bisa dilakukan, termasuk peluang berkolaborasi dengan masyarakat. Misalnya, dalam mereduksi angka kemiskinan Aceh," demikian Wais Alqarni.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022