Bupati Aceh Tamiang Mursil mengimbau masyarakatnya jangan takut masukan anaknya belajar agama di pesantren-pesantren/dayah pascaadanya penangkapan sejumlah guru yang terindikasi terlibat jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).
"Pesantren di Aceh Tamiang bukan merupakan sarang terorisme, kalau ada satu atau dua pesantren yang menyimpang itu adalah orang-orang atau oknum guru yang menyusup ke pesantren. Pesantrennya sendiri tidak ada masalah," tegas Mursil di Aceh Tamiang, Kamis.
Sehari sebelumnya, Rabu (27/7) kata Mursil, pemerintah daerah Aceh Tamiang telah mengelar rapat koordinasi dengan perwakilan Densus 88/Antiteror Mabes Polri membahas pencegahan ajaran paham radikalisme masuk ke pesantren.
Baca juga: Ini profesi delapan warga Aceh Tamiang yang ditangkap Densus 88
Selama tiga hari berturut-turut utusan Densus 88 juga sudah duduk bersama instansi terkait dan lembaga agama yang dikoordinir Kemenag Aceh Tamiang termasuk mengumpulkan seluruh pimpinan pondok pesantren untuk dilakukan pembinaan.
Mursil menjelaskan mereka yang ditangkap tersebut (terduga teroris) yang secara personal menyusup masuk ke pesantren dengan cara berkamuflase.
Baca juga: 13 teroris jaringan Aceh ditangkap
"Jadi mereka berkamuflase masuk ke pesantren-pesantren. Ada juga melakukan pola menikah dengan warga setempat disekitar pesantren," bebernya.
Selama ini berdasarkan laporan dari pengurus MPU Aceh Tamiang pemda juga sudah mengendus keberadaan aliran berbeda disebuah pesantren. Namun pemda tidak menganggap bahwa itu suatu aliran ekstrimis dan radikal.
Baca juga: Cegah radikalisme, penerimaan guru dayah di Aceh Tamiang diseleksi dan dipantau
"Tapi ternyata kan, mereka radikal. Jadi rapat koordinasi dengan Densus 88 kemarin sifatnya mencegah dan mengevaluasi ajaran paham radikal jangan sampai berkembang di Aceh Tamiang kita akan melakukan deteksi dini," jelas Mursil.
Orang nomor satu di Aceh Tamiang ini akan memerintahkan camat dengan datoknya (Kades) harus betul-betul memastikan bahwa kampung-kampung dalam wilayah kekuasaanya itu aman dari aliran-aliran atau paham ekstrimis. Begitu ada kelainan segera laporkan ke tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti.
"Densus 88 akan melakukan pencegahan sejak dini supaya nanti lebih cepat tau jagan sampai aliran radikal terlanjur berkembang. Komitmen dari Densus 88 mereka lama di sini (Aceh Tamiang), akan terus membina guru dan santri dengan masuk di dayah-dayah akan membentuk kampung tangguh bersinergi dengan pemerintah daerah," ungkap Bupati Mursil.
Namun Mursil menyatakan yang sulit dimonitor adalah terkait donasi yang masuk ke pesantren/dayah. Persoalannya dayah-dayah tersebut mendapat bantuan di luar kontrol pemda.
"Selama ini kita (pemda Aceh Tamiang) kecolongan karena tidak bisa audit dana pesantren," katanya.
Menyangkut aliran dana tersebut Mursil dalam rapat sudah sampaikan akan koordinasi dengan Polda Aceh dan Pangdam IM untuk membuat sebuah regulasi di Aceh sehingga anggaran yang masuk dari pihak ketiga ke pesantren-pesantren bisa diaudit.
"Selama ini kan, tidak bisa diaudit, enggak ada dasar hukumnya kita mengaudit mereka (pesantren) karena bukan uang negara. Tapi kita tahu sebagian yang dikelola uang milik umat," pungkas Mursil.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Pesantren di Aceh Tamiang bukan merupakan sarang terorisme, kalau ada satu atau dua pesantren yang menyimpang itu adalah orang-orang atau oknum guru yang menyusup ke pesantren. Pesantrennya sendiri tidak ada masalah," tegas Mursil di Aceh Tamiang, Kamis.
Sehari sebelumnya, Rabu (27/7) kata Mursil, pemerintah daerah Aceh Tamiang telah mengelar rapat koordinasi dengan perwakilan Densus 88/Antiteror Mabes Polri membahas pencegahan ajaran paham radikalisme masuk ke pesantren.
Baca juga: Ini profesi delapan warga Aceh Tamiang yang ditangkap Densus 88
Selama tiga hari berturut-turut utusan Densus 88 juga sudah duduk bersama instansi terkait dan lembaga agama yang dikoordinir Kemenag Aceh Tamiang termasuk mengumpulkan seluruh pimpinan pondok pesantren untuk dilakukan pembinaan.
Mursil menjelaskan mereka yang ditangkap tersebut (terduga teroris) yang secara personal menyusup masuk ke pesantren dengan cara berkamuflase.
Baca juga: 13 teroris jaringan Aceh ditangkap
"Jadi mereka berkamuflase masuk ke pesantren-pesantren. Ada juga melakukan pola menikah dengan warga setempat disekitar pesantren," bebernya.
Selama ini berdasarkan laporan dari pengurus MPU Aceh Tamiang pemda juga sudah mengendus keberadaan aliran berbeda disebuah pesantren. Namun pemda tidak menganggap bahwa itu suatu aliran ekstrimis dan radikal.
Baca juga: Cegah radikalisme, penerimaan guru dayah di Aceh Tamiang diseleksi dan dipantau
"Tapi ternyata kan, mereka radikal. Jadi rapat koordinasi dengan Densus 88 kemarin sifatnya mencegah dan mengevaluasi ajaran paham radikal jangan sampai berkembang di Aceh Tamiang kita akan melakukan deteksi dini," jelas Mursil.
Orang nomor satu di Aceh Tamiang ini akan memerintahkan camat dengan datoknya (Kades) harus betul-betul memastikan bahwa kampung-kampung dalam wilayah kekuasaanya itu aman dari aliran-aliran atau paham ekstrimis. Begitu ada kelainan segera laporkan ke tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti.
"Densus 88 akan melakukan pencegahan sejak dini supaya nanti lebih cepat tau jagan sampai aliran radikal terlanjur berkembang. Komitmen dari Densus 88 mereka lama di sini (Aceh Tamiang), akan terus membina guru dan santri dengan masuk di dayah-dayah akan membentuk kampung tangguh bersinergi dengan pemerintah daerah," ungkap Bupati Mursil.
Namun Mursil menyatakan yang sulit dimonitor adalah terkait donasi yang masuk ke pesantren/dayah. Persoalannya dayah-dayah tersebut mendapat bantuan di luar kontrol pemda.
"Selama ini kita (pemda Aceh Tamiang) kecolongan karena tidak bisa audit dana pesantren," katanya.
Menyangkut aliran dana tersebut Mursil dalam rapat sudah sampaikan akan koordinasi dengan Polda Aceh dan Pangdam IM untuk membuat sebuah regulasi di Aceh sehingga anggaran yang masuk dari pihak ketiga ke pesantren-pesantren bisa diaudit.
"Selama ini kan, tidak bisa diaudit, enggak ada dasar hukumnya kita mengaudit mereka (pesantren) karena bukan uang negara. Tapi kita tahu sebagian yang dikelola uang milik umat," pungkas Mursil.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022