Anggota DPRK Banda Aceh, Sabri Badruddin ST mengharapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh tahun depan menganggarkan dana yang cukup untuk membangun jaringan pipa induk secara terpisah di empat zona.
Pembangunan jaringan pipa induk di empat titik itu, sangat penting untuk menghindari terjadinya mati suplai air bersih secara serentak ke semua pelanggan di Kota Banda Aceh.
''Dewan meminta PDAM Tirta Daroy tahun depan harus membuat program zonasi, sehingga suplai air bersih tidak mati serentak karena ada gangguan listrik atau pipa induk bocor seperti selama ini,'' kata Ketua Komisi B DPRK Banda Aceh.
Untuk membenahi jaringan PDAM, Sabri meminta semua dinas terkait, seperti PU, Bappda dan PDAM harus sinergis. Karena selama ini, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PU tidak dikoordinasikan dengan PDAM. Akibatnya, berbagai persoalan jaringan air muncul dikemudian hari.
Menurut politisi Partai Golkar ini, kondisi jaringan PDAM Banda Aceh sekarang sangat ambul radul. Malah katanya, diperkirakan jaringan pipa air yang tumpang tindih itu, panjangnya bisa mencapai 1500 KM.
''Jaringan pipa air PDAM sekarang, bila diluruskan melebihi jarak pulang-pergi Banda Aceh --Medan. Luar biasa, maka jangan heran bila suplai air bersih bagi pelanggan di Banda Aceh sering bermasalah,'' tutur Sabri.
Kalau ada koordinasi antar dinas terkait, sebut Sabri, kasus alat berat yang sedang membangun jalan layang di Simpang Surabaya Banda Aceh menghancurkan jaringan pipa air beberapa waktu lalu, tidak akan terjadi. Namun, karena ego sektoral berbagai persoalan pelayanan publik sering terganggu .
Sabri juga menyorot belum terbangunya jaringan pipa air bersih ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, sehingga kebutuhan air bagi perusahaan Cold Storage (ruang pendingin ikan) tidak ada. Untuk kebutuhan air, mereka harus membeli per tangki yang harganya mahal.
Untuk mewujudkan program tersebut, Pemko Banda Aceh harus pro aktif mendorong Dinas Perikanan Aceh untuk membangun bersama. Karena Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Dinas Perikanan Aceh dan Investasi dan Promosi Aceh pernah berjanji akan membangun dan sudah siap jaringannya sebelum pelabuhan itu diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, awal Pebruari 2016. Namun, nyatanya hingga kini belum dibangun.
''Bagaimana mengundang investor ke Banda Aceh, kalau sarana penunjang saja belum disedia,'' tutup Sabri.(ADV)
Pembangunan jaringan pipa induk di empat titik itu, sangat penting untuk menghindari terjadinya mati suplai air bersih secara serentak ke semua pelanggan di Kota Banda Aceh.
''Dewan meminta PDAM Tirta Daroy tahun depan harus membuat program zonasi, sehingga suplai air bersih tidak mati serentak karena ada gangguan listrik atau pipa induk bocor seperti selama ini,'' kata Ketua Komisi B DPRK Banda Aceh.
Untuk membenahi jaringan PDAM, Sabri meminta semua dinas terkait, seperti PU, Bappda dan PDAM harus sinergis. Karena selama ini, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PU tidak dikoordinasikan dengan PDAM. Akibatnya, berbagai persoalan jaringan air muncul dikemudian hari.
Menurut politisi Partai Golkar ini, kondisi jaringan PDAM Banda Aceh sekarang sangat ambul radul. Malah katanya, diperkirakan jaringan pipa air yang tumpang tindih itu, panjangnya bisa mencapai 1500 KM.
''Jaringan pipa air PDAM sekarang, bila diluruskan melebihi jarak pulang-pergi Banda Aceh --Medan. Luar biasa, maka jangan heran bila suplai air bersih bagi pelanggan di Banda Aceh sering bermasalah,'' tutur Sabri.
Kalau ada koordinasi antar dinas terkait, sebut Sabri, kasus alat berat yang sedang membangun jalan layang di Simpang Surabaya Banda Aceh menghancurkan jaringan pipa air beberapa waktu lalu, tidak akan terjadi. Namun, karena ego sektoral berbagai persoalan pelayanan publik sering terganggu .
Sabri juga menyorot belum terbangunya jaringan pipa air bersih ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, sehingga kebutuhan air bagi perusahaan Cold Storage (ruang pendingin ikan) tidak ada. Untuk kebutuhan air, mereka harus membeli per tangki yang harganya mahal.
Untuk mewujudkan program tersebut, Pemko Banda Aceh harus pro aktif mendorong Dinas Perikanan Aceh untuk membangun bersama. Karena Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Dinas Perikanan Aceh dan Investasi dan Promosi Aceh pernah berjanji akan membangun dan sudah siap jaringannya sebelum pelabuhan itu diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, awal Pebruari 2016. Namun, nyatanya hingga kini belum dibangun.
''Bagaimana mengundang investor ke Banda Aceh, kalau sarana penunjang saja belum disedia,'' tutup Sabri.(ADV)
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016