Anggota DPRK Banda Aceh, Zulfikar meminta Kantor Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh harus memberikan pelayanan maksimal bagi warga kota yang akan mengurus berbagai surat perizinan dengan waktu yang pasti.
Pelayanan KPPTSP dinilai belum maksimal dengan muncul sejumlah keluhan warga dalam satu bulan terakhir ini. Warga kecewa, setelah datang ke Kantor KPPTSP ternyata tidak bisa dilayani karena ada kerusakan teknis.
''Kalau ada masalah teknis, pihak KPPTSP segera harus memberikan kepada masyarakat. Baik dengan menempelkan pengumuman di kantor atau memberitahukan lewat media massa. Jangan diam seolah-olah tidak ada masalah, sehingga tidak mengecewakan warga'' katanya.
Menurut Sekretaris Komisi A DPRK Banda Aceh ini, dia sendiri juga pernah mengalami
hal yang sama. Ketika hendak menggantikan KTP-nya yang hilang, ternyata tidak bisa
karena salah satu peralatannya rusak. Namun, pihak KPPTSP tidak membuat pengumu-
man bahwa ada peralatan yang rusak.
Akibat tidak dipublikasikan, kata Zulfikar, banyak warga kota yang dirugikan. Misalnya ada
warga yang seharusnya bekerja bisa memproleh uang Rp 10.000 hari itu, tapi ditinggalkannya karena ada kepentingan ke Balaikota. Namun, disayangkan urusannya tidak selesai karena peralatan rusak dan uang yang harus didapatnya juga hilang.
''Dengan tidak memberitahukan kerusakan teknis, pihak KPPSTP salah. Karena pemberitahuan dengan menempelkan di dinding kantor atau lewat media massa, itu juga pelayanan. Jangan dianggap itu bukan pelayanan,'' sebut politisi PKS Banda Aceh ini tegas.
Zulfikar juga merasa heran, bila ada informasi yang dipajang di dalam kantor KPPSTP bahwa pembuatan KTP bisa siap dalam satu hari. Namun, dalam prakteknya, KTP baru bisa selesai tiga hari kemudian.
Ketika disampaikan kondisi ril, Zulfikar sempat ''kaget'' mendengarnya dan dia berjanji
akan segera melakukan koordinasi dengan Kepala KPPTSP Banda Aceh. Kalau memang KPPTSP tidak mampu melakukan sebagaimana dijanjikan harus diubah dan sebutkan KTP siap tiga hari, sehingga tidak menggurui warga kota yang membutuhkan kepastian waktu.
''Kalau tidak mampu satu hari, ya disesuaikan. Selama ini, KPPTSP tidak pernah menyampaikan ada persoalan teknis dalam pelayanan. Kondisi ini, harus diluruskan, kan sayang kantor yang pernah mendapat penghargaan dalam pelayanannya masih ada bermasalah,'' urai Zulfikar panjang lebar. (ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016
Pelayanan KPPTSP dinilai belum maksimal dengan muncul sejumlah keluhan warga dalam satu bulan terakhir ini. Warga kecewa, setelah datang ke Kantor KPPTSP ternyata tidak bisa dilayani karena ada kerusakan teknis.
''Kalau ada masalah teknis, pihak KPPTSP segera harus memberikan kepada masyarakat. Baik dengan menempelkan pengumuman di kantor atau memberitahukan lewat media massa. Jangan diam seolah-olah tidak ada masalah, sehingga tidak mengecewakan warga'' katanya.
Menurut Sekretaris Komisi A DPRK Banda Aceh ini, dia sendiri juga pernah mengalami
hal yang sama. Ketika hendak menggantikan KTP-nya yang hilang, ternyata tidak bisa
karena salah satu peralatannya rusak. Namun, pihak KPPTSP tidak membuat pengumu-
man bahwa ada peralatan yang rusak.
Akibat tidak dipublikasikan, kata Zulfikar, banyak warga kota yang dirugikan. Misalnya ada
warga yang seharusnya bekerja bisa memproleh uang Rp 10.000 hari itu, tapi ditinggalkannya karena ada kepentingan ke Balaikota. Namun, disayangkan urusannya tidak selesai karena peralatan rusak dan uang yang harus didapatnya juga hilang.
''Dengan tidak memberitahukan kerusakan teknis, pihak KPPSTP salah. Karena pemberitahuan dengan menempelkan di dinding kantor atau lewat media massa, itu juga pelayanan. Jangan dianggap itu bukan pelayanan,'' sebut politisi PKS Banda Aceh ini tegas.
Zulfikar juga merasa heran, bila ada informasi yang dipajang di dalam kantor KPPSTP bahwa pembuatan KTP bisa siap dalam satu hari. Namun, dalam prakteknya, KTP baru bisa selesai tiga hari kemudian.
Ketika disampaikan kondisi ril, Zulfikar sempat ''kaget'' mendengarnya dan dia berjanji
akan segera melakukan koordinasi dengan Kepala KPPTSP Banda Aceh. Kalau memang KPPTSP tidak mampu melakukan sebagaimana dijanjikan harus diubah dan sebutkan KTP siap tiga hari, sehingga tidak menggurui warga kota yang membutuhkan kepastian waktu.
''Kalau tidak mampu satu hari, ya disesuaikan. Selama ini, KPPTSP tidak pernah menyampaikan ada persoalan teknis dalam pelayanan. Kondisi ini, harus diluruskan, kan sayang kantor yang pernah mendapat penghargaan dalam pelayanannya masih ada bermasalah,'' urai Zulfikar panjang lebar. (ADV)
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016