Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) se nusantara melakukan deklarasi kebangsaan di tugu nol kilometer Indonesia Kota Sabang sebagai bentuk komitmen akan berkontribusi untuk kebangkitan bangsa.
"Deklarasi kebangsaan JMSI ini dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika nasional khususnya dalam fase pemulihan ekonomi pasca pandemi," kata Ketua JMSI Aceh Hendro Saky, di Sabang, Minggu.
Deklarasi tersebut dilakukan oleh pengurus JMSI se Indonesia yang mengikuti Rakernas JMSI II di Banda Aceh, yang turut dihadiri pengurus Pusat JMSI yakni Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Novermal Yuska dan Ketua Bidang Organisasi Dino Umahuk.
Hendro menyampaikan, dalam deklarasi tersebut pihaknya juga menyampaikan beberapa poin-poin rekomendasi kebangsaan yakni JMSI akan menjadi penggerak utama untuk mengajak seluruh komponen bangsa mendukung dan memberi kesempatan seluas-luasnya ke berbagai potensi daerah menuju era digital.
Kemudian, JMSI akan turut serta dan berkontribusi menjelang pergantian kepemimpinan nasional termasuk Pemilu dan Pilkada 2024. Sebagai lokomotif dalam meminimalisir politik identitas, pembelahan pada masyarakat, hingga penyebarluasan berita palsu yang berdampak pada kondusifitas pemilu.
"JMSI akan turut serta aktif menjadi katalisator pada proses pendidikan politik warga Indonesia, guna mewujudkan pemilu yang berkualitas," ujarnya.
Selain itu, kata Hendro, JMSI juga mendorong pengisian kekosongan sistem keuangan yang ditinggalkan oleh model konvensional di Aceh. Pengembangan Aceh sebagai pusat keuangan syariah dunia akan menjadikan Aceh dan Indonesia sebagai penggerak perekonomian kawasan.
"Kami juga mendorong revisi UU Pemerintahan Aceh dengan menitik beratkan pada perubahan alokasi anggaran otonomi khusus Aceh dengan tidak terbatas waktu," katanya.
Melalui deklarasi itu, lanjut Hendro, JMSI merekomendasikan ketersediaan, pemenuhan, kedaulatan sarana dan prasarana penyimpanan digital Indonesia yang mandiri sehingga dapat digunakan oleh berbagai platform dan mendukung keamanan data dan negara.
Selanjutnya, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas otoritas kawasan Sabang untuk maju dan berkembang sebagaimana otoritas pengelola kawasan lainnya.
"Pemerintah kita harap dapat meningkatkan anggaran untuk kawasan Sabang agar bisa menuju kawasan strategis nasional dalam aspek perdagangan dan industri," ujarnya.
Terakhir, tambah Hendro, JMSI juga mendorong Pemerintah secara serius memberikan perhatian terhadap perekat nusantara termasuk pada pembangunan berbasis pulau terluar dan terdepan, serta kawasan strategis perekonomian lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Deklarasi kebangsaan JMSI ini dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika nasional khususnya dalam fase pemulihan ekonomi pasca pandemi," kata Ketua JMSI Aceh Hendro Saky, di Sabang, Minggu.
Deklarasi tersebut dilakukan oleh pengurus JMSI se Indonesia yang mengikuti Rakernas JMSI II di Banda Aceh, yang turut dihadiri pengurus Pusat JMSI yakni Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Novermal Yuska dan Ketua Bidang Organisasi Dino Umahuk.
Hendro menyampaikan, dalam deklarasi tersebut pihaknya juga menyampaikan beberapa poin-poin rekomendasi kebangsaan yakni JMSI akan menjadi penggerak utama untuk mengajak seluruh komponen bangsa mendukung dan memberi kesempatan seluas-luasnya ke berbagai potensi daerah menuju era digital.
Kemudian, JMSI akan turut serta dan berkontribusi menjelang pergantian kepemimpinan nasional termasuk Pemilu dan Pilkada 2024. Sebagai lokomotif dalam meminimalisir politik identitas, pembelahan pada masyarakat, hingga penyebarluasan berita palsu yang berdampak pada kondusifitas pemilu.
"JMSI akan turut serta aktif menjadi katalisator pada proses pendidikan politik warga Indonesia, guna mewujudkan pemilu yang berkualitas," ujarnya.
Selain itu, kata Hendro, JMSI juga mendorong pengisian kekosongan sistem keuangan yang ditinggalkan oleh model konvensional di Aceh. Pengembangan Aceh sebagai pusat keuangan syariah dunia akan menjadikan Aceh dan Indonesia sebagai penggerak perekonomian kawasan.
"Kami juga mendorong revisi UU Pemerintahan Aceh dengan menitik beratkan pada perubahan alokasi anggaran otonomi khusus Aceh dengan tidak terbatas waktu," katanya.
Melalui deklarasi itu, lanjut Hendro, JMSI merekomendasikan ketersediaan, pemenuhan, kedaulatan sarana dan prasarana penyimpanan digital Indonesia yang mandiri sehingga dapat digunakan oleh berbagai platform dan mendukung keamanan data dan negara.
Selanjutnya, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas otoritas kawasan Sabang untuk maju dan berkembang sebagaimana otoritas pengelola kawasan lainnya.
"Pemerintah kita harap dapat meningkatkan anggaran untuk kawasan Sabang agar bisa menuju kawasan strategis nasional dalam aspek perdagangan dan industri," ujarnya.
Terakhir, tambah Hendro, JMSI juga mendorong Pemerintah secara serius memberikan perhatian terhadap perekat nusantara termasuk pada pembangunan berbasis pulau terluar dan terdepan, serta kawasan strategis perekonomian lainnya.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022