Masyarakat Kapa Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan mempertanyakan Penyelesaian sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Asdal Prima Lestari dan masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Hal ini dikemukakan oleh Pansurna, warga Trumon Timur pada kegiatan Reses I 2023 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendri Yono di Desa Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (11/2).
Dalam kegiatan tersebut Pansurna juga menyampaikan keluhan masyarakat kepada anggota DPR Aceh (DPRA) Hendri Yono, terkait Penyelesaian sengketa lahan HGU dan konflik antara satwa yang dilindungi dengan manusia.
Baca juga: DPRA minta Pemprov dan BKSDA diminta cari solusi soal konflik satwa liar di Aceh
"Kami sebagai masyarakat berharap penyelesaian secara terstruktur dan terukur konflik satwa dilindungi yaitu gajah dan harimau dengan pihak masyarakat agar dapat diselesaikan sehingga tidak memakan korban lagi," kata Pansurna.
Menangapi aspirasi masyarakat tersebut, Hendri Yono yang didampingi Ketua Komisi II Dewan Perwakikan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Zamzami, S.T menyampaikan, bahwa terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Asdal Prima Lestari dengan pihak masyarakat Kecamatan Trumon Timur tersebut selaku anggota dewan tidak punya kewenangan dalam hal seperti itu.
"Saya kira kalau persoalan seperti ini, pemerintah wajib menyelesaikan, karena ada beberapa kriteria dari PT. Asdal belum terpenuhi seperti lahan dan banyaknya masyarakat yang harus berurusan dengan pihak kepolisian," Kata Hendri Yono.
Sementara itu, untuk masalah konflik antara Satwa dilindungi dengan masyarakat, Hendri Yono menyampaikan akan berkonsultasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh agar masalah ini bisa terselesaikan dan tidak memakan korban lagi.
"Kita berharap BKSDA dapat menyelesaikan persoalan konflik antara Hewan yang dilindungi dengan manusia di Aceh Selatan ini sehingga tidak memakan korban lagi," pungkas Hendri Yono.
Baca juga: BKSDA Aceh telusuri sebaran kelompok gajah liar untuk dipasang kalung GPS
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Hal ini dikemukakan oleh Pansurna, warga Trumon Timur pada kegiatan Reses I 2023 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendri Yono di Desa Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (11/2).
Dalam kegiatan tersebut Pansurna juga menyampaikan keluhan masyarakat kepada anggota DPR Aceh (DPRA) Hendri Yono, terkait Penyelesaian sengketa lahan HGU dan konflik antara satwa yang dilindungi dengan manusia.
Baca juga: DPRA minta Pemprov dan BKSDA diminta cari solusi soal konflik satwa liar di Aceh
"Kami sebagai masyarakat berharap penyelesaian secara terstruktur dan terukur konflik satwa dilindungi yaitu gajah dan harimau dengan pihak masyarakat agar dapat diselesaikan sehingga tidak memakan korban lagi," kata Pansurna.
Menangapi aspirasi masyarakat tersebut, Hendri Yono yang didampingi Ketua Komisi II Dewan Perwakikan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Zamzami, S.T menyampaikan, bahwa terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Asdal Prima Lestari dengan pihak masyarakat Kecamatan Trumon Timur tersebut selaku anggota dewan tidak punya kewenangan dalam hal seperti itu.
"Saya kira kalau persoalan seperti ini, pemerintah wajib menyelesaikan, karena ada beberapa kriteria dari PT. Asdal belum terpenuhi seperti lahan dan banyaknya masyarakat yang harus berurusan dengan pihak kepolisian," Kata Hendri Yono.
Sementara itu, untuk masalah konflik antara Satwa dilindungi dengan masyarakat, Hendri Yono menyampaikan akan berkonsultasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh agar masalah ini bisa terselesaikan dan tidak memakan korban lagi.
"Kita berharap BKSDA dapat menyelesaikan persoalan konflik antara Hewan yang dilindungi dengan manusia di Aceh Selatan ini sehingga tidak memakan korban lagi," pungkas Hendri Yono.
Baca juga: BKSDA Aceh telusuri sebaran kelompok gajah liar untuk dipasang kalung GPS
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023