Anggota DPR ingin permasalahan distorsi diatasi

Jakarta (ANTARA Aceh) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menginginkan permasalahan distorsi impor yang membuat jatuhnya harga komoditas singkong sehingga petani nasional mengalami kerugian, agar segera dapat diatasi.

Herman dalam rilis, di Jakarta, Selasa mengatakan, akan segera mengundang menteri terkait untuk membahas penurunan harga singkong yang dinilai merupakan imbas distorsi impor.

"Setelah masa reses ini, kami akan segera memanggil menteri terkait untuk mencari solusi atas persoalan rendahnya harga singkong di kalangan petani," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan ketidaksetujuannya akan adanya impor singkong jika produksi singkong dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan bahwa impor singkong harus dibatasi atau bahkan tidak usah impor sehingga tidak membawa dampak yang merugikan petani singkong dalam negeri.

"Kami akan terus mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan impor singkong, karena kebijakan tersebut sangat merugikan petani," ujar politisi PKB itu.

Komisi IV DPR RI telah menggelar kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Senin (19/12), dan menyerap aspirasi petani singkong yang mengeluhkan harga singkong yang semakin terpuruk, sedangkan impor singkong terus dilakukan.

Para petani menyatakan bahwa harga singklong yang anjlok itu juga mengakibatkan hasil panen yang diperoleh ternyata tidak mampu menutupi beban produksi komoditas pertanian tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menginginkan sistem budi daya dalam pertanian dapat dikembangkan dalam bentuk yang berkelanjutan serta berpihak kepada petani dan pemangku kepentingan sektor tersebut di Tanah Air.

"Ke depan sistem budidaya yang diharapkan adalah yang berkelanjutan, berpihak kepada para petani, dan para pengusaha sektor pertanian," kata Edhy Prabowo.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, dalam mengembangkan budidaya tanaman berkelanjutan juga harus selaras dengan program pemberdayaan para petani yang banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (6/12), mengatakan ingin produksi pertanian terdongkrak melalui pengembangan sumber-sumber air, alat mesin pertanian, serta peningkatan akses modal bagi petani melalui kredit usaha rakyat.

"Sejak 2015 pemerintah telah mengubah fokus anggaran Kementan untuk belanja sarana prasarana, yaitu pada kisaran 60 persen, dan dalam RAPBN 2017 ditetapkan belanja sarana prasarana pertanian sebesar 70 persen dari total anggaran yang ada di Kementan atau senilai Rp16,6 triliun," kata Presiden Jokowi.