Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Samsi Barmi mengatakan alasan DPRK Aceh Barat tidak lagi mengusulkan Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat saat ini dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, ditemukan masih lemahnya kinerja Pemkab Aceh Barat di bawah kepemimpinan Mahdi.
“Salah satunya yaitu rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (DPRK) Aceh Barat yang saat ini masih berada di angka 50 persen, sedangkan saat ini sudah memasuki triwulan ketiga tahun anggaran berjalan,” kata Samsi Barmi di Meulaboh, Kamis.
Akibat rendahnya serapan anggaran pemerintahan, hal ini telah menyebabkan perputaran uang di masyarakat menjadi sedikit sehingga berdampak terhadap perekonomian di daerah.
Baca juga: Warga demo DPRK tolak perpanjang jabatan Pj Bupati Aceh Barat
Selain itu, kata Samsi Barmi, banyak kegiatan proyek di Pemkab Aceh Barat yang belum dilakukan tender, sehingga mempengaruhi serapan anggaran pemerintah.
“Kalau komunikasi dengan DPRK, Pak Pj saat ini ada. Tapi ya itu, banyak masalah di Pemkab Aceh Barat saat ini, terutama serapan anggaran dan banyak layanan publik yang menjadi keluhan di masyarakat,” tuturnya.
Samsi Barmi mengatakan DPRK Aceh Barat tidak lagi mengusulkan Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat, hal ini sebagai upaya untuk menyelamatkan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah kepada masyarakat di daerah.
Samsi Barmi mengatakan DPRK Aceh Barat juga telah mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh warga terkait penolakan Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat, yang telah melakukan aksi unjukrasa ke DPRK setempat pada Kamis siang.
“Kami menghargai dan berterima kasih atas penyampaian masyarakat ke DPRK Aceh Barat, meski menyampaikan kritik atau masukan, namun tetap harus disampaikan dengan baik dan santun,” imbau nya.
Baca juga: Pemkab Aceh Barat atasi pendangkalan sungai pakai APBK dan CSR
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Salah satunya yaitu rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (DPRK) Aceh Barat yang saat ini masih berada di angka 50 persen, sedangkan saat ini sudah memasuki triwulan ketiga tahun anggaran berjalan,” kata Samsi Barmi di Meulaboh, Kamis.
Akibat rendahnya serapan anggaran pemerintahan, hal ini telah menyebabkan perputaran uang di masyarakat menjadi sedikit sehingga berdampak terhadap perekonomian di daerah.
Baca juga: Warga demo DPRK tolak perpanjang jabatan Pj Bupati Aceh Barat
Selain itu, kata Samsi Barmi, banyak kegiatan proyek di Pemkab Aceh Barat yang belum dilakukan tender, sehingga mempengaruhi serapan anggaran pemerintah.
“Kalau komunikasi dengan DPRK, Pak Pj saat ini ada. Tapi ya itu, banyak masalah di Pemkab Aceh Barat saat ini, terutama serapan anggaran dan banyak layanan publik yang menjadi keluhan di masyarakat,” tuturnya.
Samsi Barmi mengatakan DPRK Aceh Barat tidak lagi mengusulkan Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat, hal ini sebagai upaya untuk menyelamatkan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah kepada masyarakat di daerah.
Samsi Barmi mengatakan DPRK Aceh Barat juga telah mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh warga terkait penolakan Mahdi Efendi sebagai Pj Bupati Aceh Barat, yang telah melakukan aksi unjukrasa ke DPRK setempat pada Kamis siang.
“Kami menghargai dan berterima kasih atas penyampaian masyarakat ke DPRK Aceh Barat, meski menyampaikan kritik atau masukan, namun tetap harus disampaikan dengan baik dan santun,” imbau nya.
Baca juga: Pemkab Aceh Barat atasi pendangkalan sungai pakai APBK dan CSR
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023