Pemerintah Aceh menyetujui untuk menanggung kekurangan dana Rp1,2 triliun untuk penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
"Pj Gubernur Aceh telah menyetujui penggunaan APBA untuk kepentingan PON 2024," kata Ketua Komisi IV DPR Aceh Zulfadli di Banda Aceh, Sabtu.
Zulfadli menyampaikan, usulan anggaran untuk pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mencapai Rp2,4 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp883 juta menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Baca juga: Gubernur Aceh berharap renovasi arena PON 2024 rampung lebih cepat
Kemudian, sebesar Rp1,2 triliun untuk menutupi kekurangan itu telah disetujui oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk dibebankan dari keuangan daerah lewat APBA.
Menurut Zulfadli, pembiayaan besar untuk pelaksanaan PON tersebut dipastikan bakal menyedot Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Hal itu dinilainya perlu disikapi dengan seksama karena dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat tanah rencong.
"Jumlah kebutuhan anggaran yang sangat besar tersebut pasti akan menyedot DOKA. Hal ini akan berdampak pada pembangunan Aceh ke depan," ujarnya.
Ia menuturkan, persetujuan Pj Gubernur Aceh terhadap anggaran APBA untuk PON tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dibahas bersama DPR Aceh.
"Tindakan tersebut menyalahi aturan hukum. Hal ini juga tidak pernah dibahas bersama dan mendapatkan rekomendasi dari DPRA," kata Zulfadli.
Dirinya menyebutkan, dalam rencana biaya, pembangunan arena PON membutuhkan dana sebesar Rp961 juta dengan anggaran dari APBN sebesar Rp883 juta, sisanya dari APBA 2023.
Sementara untuk penyelenggaraannya, membutuhkan dana sebesar Rp1,5 triliun. Di mana, Rp275 juta dianggarkan dari APBA 2024, dan total defisit Rp1,2 triliun telah disetujui oleh Pj Gubernur Aceh lewat APBA.
"Disetujui oleh Gubernur Aceh menggunakan APBA yang dianggarkan secara berkala. Pada 2023 sebesar Rp300 juta dan pada 2024 sebesar Rp986 juta," kata Zulfadli.
Baca juga: Illiza minta Menpora tetapkan standar anggaran PON, jangan giliran Aceh kecil
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menegaskan bahwa ketika Aceh dan Sumut bersatu menggalang menjadi tuan rumah PON pada 2020 lalu. Keduanya telah berjanji siap menanggung anggaran pelaksanaan.
"Jadi itu memang sharing yang kita sepakati dulu, dan komitmen itu tentu harus kita jaga," katanya.
Kemudian, terkait anggaran Rp1,2 triliun tersebut bukan dari penggunaan APBA, tetapi lebih kepada akumulasi/estimasi anggaran pelaksanaan PON di Aceh yang belum tercukupi.
Menurut dia, kebutuhan Rp1,2 triliun saat ini sedang dihitung kepastiannya oleh Panitia Besar (PB) PON. Sumber anggaran tersebut nantinya dari beberapa sumber, seperti sponsor, penjualan tiket, parkiran dan dari dana pusat.
"Sebagai tuan rumah Aceh tentu juga akan ada sharing, karena ini memang event nasional yang kita jemput sama-sama dengan Sumut pada tahun 2020 lalu," demikian Muhammad MTA.
Baca juga: Anggota DPRA harap pelaksanaan PON tidak menguras dana Otsus Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Pj Gubernur Aceh telah menyetujui penggunaan APBA untuk kepentingan PON 2024," kata Ketua Komisi IV DPR Aceh Zulfadli di Banda Aceh, Sabtu.
Zulfadli menyampaikan, usulan anggaran untuk pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mencapai Rp2,4 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp883 juta menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Baca juga: Gubernur Aceh berharap renovasi arena PON 2024 rampung lebih cepat
Kemudian, sebesar Rp1,2 triliun untuk menutupi kekurangan itu telah disetujui oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk dibebankan dari keuangan daerah lewat APBA.
Menurut Zulfadli, pembiayaan besar untuk pelaksanaan PON tersebut dipastikan bakal menyedot Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Hal itu dinilainya perlu disikapi dengan seksama karena dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat tanah rencong.
"Jumlah kebutuhan anggaran yang sangat besar tersebut pasti akan menyedot DOKA. Hal ini akan berdampak pada pembangunan Aceh ke depan," ujarnya.
Ia menuturkan, persetujuan Pj Gubernur Aceh terhadap anggaran APBA untuk PON tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dibahas bersama DPR Aceh.
"Tindakan tersebut menyalahi aturan hukum. Hal ini juga tidak pernah dibahas bersama dan mendapatkan rekomendasi dari DPRA," kata Zulfadli.
Dirinya menyebutkan, dalam rencana biaya, pembangunan arena PON membutuhkan dana sebesar Rp961 juta dengan anggaran dari APBN sebesar Rp883 juta, sisanya dari APBA 2023.
Sementara untuk penyelenggaraannya, membutuhkan dana sebesar Rp1,5 triliun. Di mana, Rp275 juta dianggarkan dari APBA 2024, dan total defisit Rp1,2 triliun telah disetujui oleh Pj Gubernur Aceh lewat APBA.
"Disetujui oleh Gubernur Aceh menggunakan APBA yang dianggarkan secara berkala. Pada 2023 sebesar Rp300 juta dan pada 2024 sebesar Rp986 juta," kata Zulfadli.
Baca juga: Illiza minta Menpora tetapkan standar anggaran PON, jangan giliran Aceh kecil
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menegaskan bahwa ketika Aceh dan Sumut bersatu menggalang menjadi tuan rumah PON pada 2020 lalu. Keduanya telah berjanji siap menanggung anggaran pelaksanaan.
"Jadi itu memang sharing yang kita sepakati dulu, dan komitmen itu tentu harus kita jaga," katanya.
Kemudian, terkait anggaran Rp1,2 triliun tersebut bukan dari penggunaan APBA, tetapi lebih kepada akumulasi/estimasi anggaran pelaksanaan PON di Aceh yang belum tercukupi.
Menurut dia, kebutuhan Rp1,2 triliun saat ini sedang dihitung kepastiannya oleh Panitia Besar (PB) PON. Sumber anggaran tersebut nantinya dari beberapa sumber, seperti sponsor, penjualan tiket, parkiran dan dari dana pusat.
"Sebagai tuan rumah Aceh tentu juga akan ada sharing, karena ini memang event nasional yang kita jemput sama-sama dengan Sumut pada tahun 2020 lalu," demikian Muhammad MTA.
Baca juga: Anggota DPRA harap pelaksanaan PON tidak menguras dana Otsus Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023