Calon legislatif (caleg) perempuan lintas partai yang bertarung pada Pemilu 2024 di Aceh sepakat untuk menolak money politik (politik uang) dalam pesta demokrasi yang berlangsung Februari nanti.
"Yang pertama, money politik itu jangan hanya sebagai wacana di atas kertas, tetapi implementasinya di lapangan tidak ada," kata Caleg DPRA dari PPP Husniati Bantasyam, di Banda Aceh, di Banda Aceh, Jumat (15/12).
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers usai diskusi dan konsolidasi caleg perempuan Aceh yang diinisiasi Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, di Warkop Keubon Raja Ulee Kareng, Banda Aceh.
Artinya, kata dia, perlu dilakukan penguatan agar praktik tersebut tidak terjadi. Mereka caleg-caleg perempuan Aceh berkesimpulan bahwa money politik itu haram.
"Jadi betul-betul diterapkan money politik itu haram seperti yang disampaikan MPU," ujarnya.
Kemudian, lanjut Husniati, persoalan politik uang sebenarnya bukan pada Pemilu ini saja, sudah terjadi setiap pesta demokrasi. Sehingga, Pemilu jujur dan adil itu tidak terimplementasi.
"Kita bermimpi dan berharap sangat ada gerakan bersama agar terlaksananya Pemilu jujur dan adil. Kita harap kedepannya ada juga gerakan bersama untuk memantau ini," kata Husniati.
Sementara itu, caleg DPRK perempuan lainnya dari PKB, Murni menyampaikan bahwa kedepannya mereka akan memprioritaskan program perlindungan perempuan dan anak baik itu dari kekerasan fisik maupun seksual.
"Nanti harus memprioritaskan program terhadap perlindungan perempuan dan anak di Aceh," ucap Murni.
Dalam kesempatan ini, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyatakan bahwa kegiatan konsolidasi tersebut penting sebagai wadah membicarakan permasalahan penting yang berkaitan dengan caleg perempuan. Sehingga kedepan banyak perempuan yang bisa menduduki kursi parlemen.
"Kami, GeRAK Aceh ingin tingkat keterpilihan perempuan semakin banyak. Karena kami sedih populasi kandidat caleg potensial itu rata-rata didominasi laki-laki. Makanya perempuan harus maju," demikian Askhalani.
Baca juga: Petugas Satpol PP cabut ratusan APK milik caleg di Aceh Barat, ada apa?
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Yang pertama, money politik itu jangan hanya sebagai wacana di atas kertas, tetapi implementasinya di lapangan tidak ada," kata Caleg DPRA dari PPP Husniati Bantasyam, di Banda Aceh, di Banda Aceh, Jumat (15/12).
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers usai diskusi dan konsolidasi caleg perempuan Aceh yang diinisiasi Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, di Warkop Keubon Raja Ulee Kareng, Banda Aceh.
Artinya, kata dia, perlu dilakukan penguatan agar praktik tersebut tidak terjadi. Mereka caleg-caleg perempuan Aceh berkesimpulan bahwa money politik itu haram.
"Jadi betul-betul diterapkan money politik itu haram seperti yang disampaikan MPU," ujarnya.
Kemudian, lanjut Husniati, persoalan politik uang sebenarnya bukan pada Pemilu ini saja, sudah terjadi setiap pesta demokrasi. Sehingga, Pemilu jujur dan adil itu tidak terimplementasi.
"Kita bermimpi dan berharap sangat ada gerakan bersama agar terlaksananya Pemilu jujur dan adil. Kita harap kedepannya ada juga gerakan bersama untuk memantau ini," kata Husniati.
Sementara itu, caleg DPRK perempuan lainnya dari PKB, Murni menyampaikan bahwa kedepannya mereka akan memprioritaskan program perlindungan perempuan dan anak baik itu dari kekerasan fisik maupun seksual.
"Nanti harus memprioritaskan program terhadap perlindungan perempuan dan anak di Aceh," ucap Murni.
Dalam kesempatan ini, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyatakan bahwa kegiatan konsolidasi tersebut penting sebagai wadah membicarakan permasalahan penting yang berkaitan dengan caleg perempuan. Sehingga kedepan banyak perempuan yang bisa menduduki kursi parlemen.
"Kami, GeRAK Aceh ingin tingkat keterpilihan perempuan semakin banyak. Karena kami sedih populasi kandidat caleg potensial itu rata-rata didominasi laki-laki. Makanya perempuan harus maju," demikian Askhalani.
Baca juga: Petugas Satpol PP cabut ratusan APK milik caleg di Aceh Barat, ada apa?
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023