Pemerintah Aceh tanggulangi abrasi Pantai Jilbab Abdya

Blangpidie, Aceh Barat Daya (ANTARA Aceh) - Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2017 mengalokasikan anggaran belasan miliaran rupiah untuk menanggulangi abrasi Pantai Jilbab di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sehingga objek wisata andalan daerah itu menjadi lebih nyaman.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Abdya, Amiruddin di Blangpidie, Kamis mengatakan, lokasi wisata Pantai Jilbab yang terletak di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, pada akhir tahun 2016 mengalami abrasi, sehingga sekitar 50 persen tempat wisata hilang diterjang ombak laut.

Ombak pasang yang menerjang Pantai Jilbab beberapa bulan lalu telah menyebabkan sebagian lokasi tempat wisata andalan Abdya terkikis air laut dan puluhan pondok wisata milik pedagang setempat rusak dan roboh akibat diterjang air laut.

"Ada sekitar satu kilometer lokasi Pantai Jilbab abrasi akibat dikikis air laut dan bahkan beberapa bulan lalu puluhan pondok wisata milik pedagang roboh dan hanyut dibawa air pasang. Jadi pada waktu itu Pemkab tidak memiliki anggaran untuk menangulanginya," ujar dia.

Akibat minimnya anggaran kabupaten, lanjutnya, Pemkab Abdya melalui BPBK mengusulkan anggaran penangulangan tersebut kepada pihak Provinsi Aceh melalui sumber Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017.

"Alhamdulillah, usulan yang kita sampaikan itu diterima oleh pemerintah provinsi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar khusus untuk pembangunan break watter (batu pemecah ombak) sepajang satu kilometer," ujarnya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan break water untuk penahan erosi pantai wisata sepanjang satu kilometer lebih tersebut sebelumnya diusulkan anggaran ke Pemerintah Aceh sebanyak  Rp21 miliar, namun dikabulkan Rp14 miliar.

"Walaupun tidak sesuai target sebagaimana yang kita ajukan, Pemkab Abdya patut bersyukur, karena pemerintah tingkat provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk penangulangan abrasi pantai," ujarnya.

Kemudian, pembangunan break water di bibir pantai wisata tersebut dilakukan oleh pihak rekanan (kontraktor) melalui Dinas Pengairan Aceh dan pekerjaannya akan dimulai dalam waktu dekat setelah tim provinsi turun kembali untuk melakukan verifikasi terakhir, demikian Amiruddin.