Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan penanganan stunting di kabupaten itu menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan hingga ke level gampong/desa.
“Program penanganan stunting tetap menjadi prioritas, terutama dilaksanakan oleh OPD terkait hingga level gampong,” kata Pj Bupati Aceh Besar di Jantho, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato tertulis dibacakan Sekda Aceh Besar Sulaimi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Aceh Besar.
Ia menjelaskan Pemkab Aceh Besar bersama OPD terkait komit untuk menangani masalah stunting di daerah, sehingga semua pemangku kepentingan harus melaksanakan perannya secara berkelanjutan.
Meneurut dia stunting merupakan salah satu program prioritas nasional sehingga penanganannya bukan saja menjadi tugas OPD, namun juga menjadi perhatian semua kalangan, termasuk pihak kecamatan, tenaga kesehatan, pihak gampong, pengurus TP PKK, dan para orang tua.
Rakor TPPS tersebut ikut membahas evaluasi Aksi 8 Tahun 2023 dan rencana aksi 1 tahun 2024 pada Aplikasi Master Ansit Dirjen Bangda Kemendagri.
Stunting adalah masalah kesehatan pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Pencegahannya bisa dilakukan sejak dini, diawali dengan bisa mengindentifikasi sejak awal masa kandungan ibu hamil.
Ia menyebutkan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Aceh Besar berada pada angka 27 persen dan pada 2021 sebesar 32,4 persen atau turun 5,4 persen.
Sedangkan untuk angka stunting 2023 sedang menunggu hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang akan diterbitkan pada awal 2024.
“Kita berharap nantinya angka stunting tahun 2023 akan sesuai dengan target yang telah kita tetapkan,” katanya.
Baca juga: BPJS pastikan penyelenggara Pemilu di Aceh terdaftar JKN
Baca juga: BPJS pastikan penyelenggara Pemilu di Aceh terdaftar JKN
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024