Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur berkomitmen melaksanakan hak asasi manusia (HAM) di wilayahnya agar penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan dapat terlaksana dengan baik.
"Rencana aksi nasional hak asasi manusia merupakan komitmen negara dan Pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aceh Timur Darmawan M Ali di Aceh Timur, Jumat
Hal tersebut dikatakan Darmawan mewakili Pj Bupati Aceh Timur Mahyuddin laporan rapat pelaksanaan HAM.
Oleh sebab itu, kata Darmawan, pihaknya harus berkomitmen dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Pada dasarnya hak asasi manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa.
“Di mana menjunjung tinggi hak asasi manusia berarti menjunjung tinggi terhadap peradaban alam ini. Komitmen kuat pemerintah pusat dalam penegakan ham telah dituangkan dalam rencana aksi nasional HAM 2020-2025,” katanya.
Ia mengatakan, Aceh Timur juga baru saja selesai menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian.
"Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu, ini merupakan salah satu penegakan dan pelaksanaan aksi HAM," katanya.
Selanjutnya pembangunan infrastruktur juga harus dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan ham dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar.
"Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar,” kata Darmawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Rencana aksi nasional hak asasi manusia merupakan komitmen negara dan Pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aceh Timur Darmawan M Ali di Aceh Timur, Jumat
Hal tersebut dikatakan Darmawan mewakili Pj Bupati Aceh Timur Mahyuddin laporan rapat pelaksanaan HAM.
Oleh sebab itu, kata Darmawan, pihaknya harus berkomitmen dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Pada dasarnya hak asasi manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa.
“Di mana menjunjung tinggi hak asasi manusia berarti menjunjung tinggi terhadap peradaban alam ini. Komitmen kuat pemerintah pusat dalam penegakan ham telah dituangkan dalam rencana aksi nasional HAM 2020-2025,” katanya.
Ia mengatakan, Aceh Timur juga baru saja selesai menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian.
"Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu, ini merupakan salah satu penegakan dan pelaksanaan aksi HAM," katanya.
Selanjutnya pembangunan infrastruktur juga harus dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan ham dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar.
"Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar,” kata Darmawan.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024