Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh Posyandu daerah ibukota Provinsi Aceh itu secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin di Banda Aceh, Kamis (13/6), mengatakan stunting merupakan masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan anak secara individual, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi penerus bangsa.
"Karenanya, intervensi pencegahan perlu kita lakukan secara serius dan berkelanjutan agar ke depan tidak ada lagi anak anak kota Banda Aceh yang lahir dalam kondisi stunting," katanya.
Kick off intervensi serentak pencegahan stunting di Banda Aceh diluncurkan langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, bersama Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, Dandim 0101/KBA Kolonel CZi WidyaWijanarko dan Kajari Banda Aceh Suhendri serta unsur lainnya di Gampong Alue Naga.
Ia menjelaskan, program kick ff intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan sesuai arahan Kementerian Kesehatan, yang dilaksanakan pada Juni secara serentak di seluruh daerah dengan melibatkan berbagai pihak dan unsur terkait.
"Tentu ini menjadi bukti komitmen kita bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Upaya ini, tentunya kita memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat," ujarnya.
Amiruddin mengapresiasi semua pihak di Banda Aceh yang telah bekerja keras, sehingga mampu menurunkan angka stunting secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2023 sebesar 3,6 persen.
Kata dia, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Banda Aceh tahun 2022 sebesar 25,1 persen, dan turun menjadi 23,4 persen di tahun 2023.
"Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan stunting," katanya.
Ia menambahkan, program seperti pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan akses layanan kesehatan adalah beberapa contoh nyata dari upaya penurunan angka stunting di Banda Aceh.
"Namun demikian, saya ingin tekankan, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, partisipasi aktif masyarakat sangat lah penting," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta memastikan realisasi 10 hal dalam intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Banda Aceh, yakni memastikan dilakukan pendataan seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran.
“Kemudian memastikan calon pengantin yang belum didata, ibu hamil, dan balita hadir di posyandu,” ujarnya.
Selanjutnya memastikan alat antropometri berstandar tersedia di posyandu, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran yang benar menggunakan antropometri berstandar, mampu memberikan edukasi kepada catin, ibu hamil, dan balita.
Kemudian memastikan PMT pangan lokal diterima ibu hamil dan balita, memastikan seluruh catin, ibu hamil, dan balita diberikan edukasi di posyandu, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama.
“Serta memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran dan intervensi dan memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak,” ujarnya.
Baca juga: Dalam dua pekan, tiga orang di Banda Aceh meninggal akibat Lakalantas
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin di Banda Aceh, Kamis (13/6), mengatakan stunting merupakan masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan anak secara individual, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi penerus bangsa.
"Karenanya, intervensi pencegahan perlu kita lakukan secara serius dan berkelanjutan agar ke depan tidak ada lagi anak anak kota Banda Aceh yang lahir dalam kondisi stunting," katanya.
Kick off intervensi serentak pencegahan stunting di Banda Aceh diluncurkan langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, bersama Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, Dandim 0101/KBA Kolonel CZi WidyaWijanarko dan Kajari Banda Aceh Suhendri serta unsur lainnya di Gampong Alue Naga.
Ia menjelaskan, program kick ff intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan sesuai arahan Kementerian Kesehatan, yang dilaksanakan pada Juni secara serentak di seluruh daerah dengan melibatkan berbagai pihak dan unsur terkait.
"Tentu ini menjadi bukti komitmen kita bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Upaya ini, tentunya kita memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat," ujarnya.
Amiruddin mengapresiasi semua pihak di Banda Aceh yang telah bekerja keras, sehingga mampu menurunkan angka stunting secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2023 sebesar 3,6 persen.
Kata dia, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Banda Aceh tahun 2022 sebesar 25,1 persen, dan turun menjadi 23,4 persen di tahun 2023.
"Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan stunting," katanya.
Ia menambahkan, program seperti pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan akses layanan kesehatan adalah beberapa contoh nyata dari upaya penurunan angka stunting di Banda Aceh.
"Namun demikian, saya ingin tekankan, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, partisipasi aktif masyarakat sangat lah penting," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta memastikan realisasi 10 hal dalam intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Banda Aceh, yakni memastikan dilakukan pendataan seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran.
“Kemudian memastikan calon pengantin yang belum didata, ibu hamil, dan balita hadir di posyandu,” ujarnya.
Selanjutnya memastikan alat antropometri berstandar tersedia di posyandu, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran yang benar menggunakan antropometri berstandar, mampu memberikan edukasi kepada catin, ibu hamil, dan balita.
Kemudian memastikan PMT pangan lokal diterima ibu hamil dan balita, memastikan seluruh catin, ibu hamil, dan balita diberikan edukasi di posyandu, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama.
“Serta memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran dan intervensi dan memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak,” ujarnya.
Baca juga: Dalam dua pekan, tiga orang di Banda Aceh meninggal akibat Lakalantas
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024