Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 di Provinsi Aceh mencapai Rp18,71 triliun.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Aceh Safuadi di Banda Aceh, Kamis, mengatakan realisasi belanja tersebut sebesar 38,1 persen dari target belanja pada 2024 sebesar Rp48,59 triliun.
"Realisasi belanja tersebut tercatat hingga 31 Mei 2024. Kami terus mendorong kementerian dan lembaga negara di Aceh terus meningkatkan belanja guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh," katanya.
Menurut Safuadi, realisasi belanja sebesar Rp18,71 triliun tersebut mengalami ekspansi 13,18 persen secara year on year (yoy). Belanja pemerintah pusat tersebut mengalami peningkatan secara yoy didorong pertumbuhan, terutama belanja pegawai.
Selain belanja pegawai, capaian belanja negara di Aceh tersebut juga didorong pembiayaan proyek strategis nasional seperti pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara. Untuk Bendungan Keureuto tersebut ada penambahan pagu anggaran sebesar Rp110,59 miliar.
Kemudian, pembangunan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie dengan anggaran untuk paket pertama sebesar Rp11,36 miliar. Realisasi belanja untuk Bendungan Rukoh terjadi perlambatan karena kendala di pelaksana dan cuaca menghambat pekerjaan.
"Sedangkan realisasi pendapatan tercatat Rp2,5 triliun atau sebesar 38,54 persen. Pendapatan negara tersebut di antaranya dari penerimaan pajak sebesar Rp1,87 triliun, penerimaan bea cukai Rp112,75 miliar, dan lainnya," kata Safuadi.
Safuadi mengatakan Kemenkeu melalui satuan kerja di Aceh secara aktif mengevaluasi pelaksanaan anggaran dengan satuan-satuan kerja strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur, seperti proyek strategis nasional dan PON XXI.
Selain itu juga meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Aceh termasuk komunikasi dengan Penjabat Gubernur Aceh untuk pengawalan penyelesaian pembangunan irigasi, jalan tol, maupun persiapan infrastruktur PON,.
"Belanja negara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Provinsi Aceh," kata Safuadi.
Baca juga: Tujuh Puskesmas di Nagan Raya raih akreditasi Kemenkes RI
