Menteri Susi dukung rencana pembelian pesawat Aceh

Meulaboh (AANTARA Aceh) - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, menilai rencana pembelian enam unit pesawat udara oleh Pemerintah Aceh sangat bagus dalam efektivitas pengawasan wilayah laut dari pencurian ikan.

"Ide yang bagus, karena pesawat itu jangkauanya lebih jauh dan lebih mudah operasionalnya dari pada kapal patroli laut. tapi ya itu tadi, kalau pengelolaannya jadi tidak profesional akhirnya menjadi beban kepada negara," katanya di Meulaboh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan usai menjadi pemateri pada kuliah umum yang diselenggarakan Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dalam rangkaian acara Simposium Nasional dan Ekspo Kelautan dan Perikanan 2017.

Hal itu juga mengomentari rencana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang akan membeli enam unit pesawat udara berkapasitas kecil seharga Rp12 miliar, yang tujuan utama untuk menjaga kedaulatan laut Aceh yang rentan dari pencurian ikan (illegal fishing).

Susi menyampaikan, pengunaan pesawat udara melupakan satu langkah maju dan disegi efesiensi anggaran serta pengawasan lebih cepat, karena kapal patroli laut paling cepat menempuh 25 km/ jam, sementara pesawat udara mampu 150-300 km/jam.

"Saya pikir, bukan persoalan tepat atau belum tepat, tergantung urgensinya, kalau urgen dilaksanakam saja, tapi itu tadi harus transparan dan good governance, untuk program utamakan itu untuk menjalakannya," sebut Menteri Susi yang berpakaian adat Aceh itu.

Lebih lanjut dikatakan, terhadap pembangunan sektor kemaritiman di Provinsi Aceh yang sedang dilakukan yakni pembangunan poster presentation on radar, di Sabang, karena Kota Sabang merupakan salah satu titik paling luar Indonesia.

Susi Pudjiastuti menyampaikan, setelah pembangunan di Sabang tuntas, maka tidak menutup kemungkinan akan di bangun pendukung di wilayah Meulaboh, barat selatan Aceh, termasuk pembangunan TPI, kastorit (cold storage) pada tahun selajutnya.

Pengawasan illegal fishing akan terus ditingkatkan, saat ini di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah ada satelit dan hampir setiap daerah sudah terbentuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), termasuk di Aceh.

"Seperti di Aceh Selatan sudah disampaikan tadi oleh Kadis DKP, sudah ada kantor, tapi belum fungsi, nanti kita fungsikan. Nanti kita bikin monitoring kita bantu, bahkan ada poster radar di Sabang untuk Aceh," katanya menambahkan.

Acara yang digagas oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU tersebut, dihadiri Wagub Aceh, Nova Iriansyah, Bupati Aceh Barat dan bupati wilayah barat selatan Aceh, TNI, Polri, rektor dan ketua perguruan tinggi se Aceh, pelajar sekolah kelautan, Bakamala, Angkatan laut, tokoh pemangkut adat laut Aceh, tokoh masyarakat serta tamu acara simposium nasional dan ekspo 2017.