Meulaboh (Antaranews Aceh) - Aktivis Gerakan Anti Korupsi (Gerak) menyarankan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian masyarakat di kawasan pedalaman daerah itu.
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Syahputra, di Meulaboh, Selasa, mengatakan, beberapa titik lokasi masih sangat membutuhkan kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan sehingga perekonomian masyarakat kawasan itu sangat jauh tertinggal.
"Seperti di Desa Antong Kecamatan Panton Reu, desa ini sangat tertinggal dari aspek pembangunan jalan, jembatan penghubung. Bahkan ada rumah sekolah di Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen ditutup karena tidak tersedia akses jalan,"katanya.
Eksekutif dan legislatif dimintakan untuk tidak terpecah dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (R-APBK) 2019, yang dalam waktu dekat dibahas sehingga dapat disahkan tepat waktu.
Edi Syah Putra, berkata, bidang infrastruktur sangat mendesak seperti jembatan, jalan, saluran irigasi, bendungan irigasi karena semua proyek - proyek itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum.
Terlebih lagi dengan sumber dana Otonomi khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 sejak dimulai 2008 lalu, di mana pada 2019 mendatang akan ada alokasi 40 persen dana itu dikelola kabupaten/ kota di Aceh.
"Kita mendukung 40 persen dana otsus dikelola kabupaten/ kota, karena akan berdampak positif dalam proses pengelolaan. Sesuai UUPA dana itu adalah penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukkan untuk membiaya pembangunan di Aceh," imbuhnya.
Pembangunan yang dimaksudkan dalam Undang - Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yakni pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
Edi Syah Putra, menyampaikan, Aceh berada di posisi keenam provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data dirilis Institut For Development of Acehnese Society (IDeAS) pada awal 2018, Kabupaten Aceh Barat berada di urutan keenam termiskin di Aceh.
Dari 23 kabupaten/ kota di Aceh, 17 diantaraya menunjukkan peningkatan angka kemiskinan, sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik terhadap data kemiskinan dan ketimpangan kabupaten kota seluruh Indonesia pada 2018.
"Kabupaten Aceh Singkil menempati urutan pertama termiskin di Aceh, atau mencapai 22,11 persen penduduk. Diperingkat kedua ada Gayo Lues 21,97 persen, disusul Pidie Jaya 21,82 persen dan Aceh Barat berada di urutan keenam termiskin," tambahnya lagi.
Dibutuhkan energi yang menyeluruh berbagai pihak untuk menyelesaikan perkara kemiskinan itu, menurut Edi, kondisi Aceh saat ini sangat memperihatinkan karena begitu banyaknya uang dari pusat dilimpahkan ke Aceh, tapi rakyatnya masih miskin.
Malah, justru memilukan, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pelaku melakukan tindak pidana korupsi uang yang seharunya diberikan untuk memakmurkan rakyat di provinsi paling ujung barat Indonesia itu.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018