Meulaboh (Antaranews Aceh) - Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) kini mulai menemukan adanya indikasi sistem pemaketan untuk membeli suara rakyat dalam pesta demokrasi Pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Barat.
Total besaran paket suara yang diduga akan dibayarkan oleh oknum tim sukses tersebut sebesar Rp500 ribu/paket suara, meliputi suara di DPRK, DPRA serta DPR RI.
"Indikasi ini sudah kita temukan, dari beberapa tim sukes para caleg, diduga akan menggunakan sistem pemaketan untuk membeli suara masyarakat di Pemilu 2019 ini, khususnya di Aceh Barat," kata Sekretaris Umum Forum KMBSA kepada Antara, Kamis (10/1) di Meulaboh.
Temuan ini didasarkan pada sejumlah laporan dari masyarakat, yang ditemukan oleh organisasi ini setelah turun ke lapangan guna memastikan informasi yang sebenarnya.
Baca juga: KMBSA imbau warga Aceh tolak politik uang dari caleg
Sistem pemaketan yang diduga akan dilakukan oleh para timses tersebut, kata Azhar, yakni para timses mulai membagikan sejumlah bantuan kepada calon pemilih, yakni memberi bantuan dalam bentuk barang.
Tak hanya itu, uang sebesar Rp500 ribu/pemilih tersebut juga diberikan setelah warga mencoblos pada paket yang sudah ditentukan.
Untuk mengantipasi adanya politik uang tersebut, KMBSA juga sudah berkoordinasi dengan Panwaslu di Aceh Barat guna mencegah supaya hal ini tidak terjadi.
Bahkan, dalam waktu dekat, organisasi kepemudaan tersebut juga segera menggelar diskusi publik dengan fokus membahas persoalan potensi politik uang di pemilu.
Meski sudah melakukan diskusi dengan Panwaslu di Aceh Barat, sejauh ini lembaga tersebut belum bisa mengambil langkah lantaran belum ada laporan dari masyarakat.
Baca juga: KMBSA tuntut pembangunan terowongan Geurute
Dengan adanya sosialisasi yang akan dilakukan mereka, Azhari berharap rencana penggunaan politik uang di Pemilu Legislatif tahun 2019 tidak akan terjadi, serta dapat diminimalisir.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, agar menolak politik uang yang akan digunakan para caleg, untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang," imbau Azhari.
Pihaknya juga meminta masyarakat agar melaporkan persoalan ini ke Panwaslu Aceh Barat apabila menemukan indikasi politik uang, dengan cara membagikan uang untuk memilih caleg tertentu dalam pesta demokrasi nantinya.
"Saya belajar dari pemilu terdahulu, saya juga pernah menemukan langsung politik uang dengan sistem pemaketan, ini pengalaman pribadi saya," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Total besaran paket suara yang diduga akan dibayarkan oleh oknum tim sukses tersebut sebesar Rp500 ribu/paket suara, meliputi suara di DPRK, DPRA serta DPR RI.
"Indikasi ini sudah kita temukan, dari beberapa tim sukes para caleg, diduga akan menggunakan sistem pemaketan untuk membeli suara masyarakat di Pemilu 2019 ini, khususnya di Aceh Barat," kata Sekretaris Umum Forum KMBSA kepada Antara, Kamis (10/1) di Meulaboh.
Temuan ini didasarkan pada sejumlah laporan dari masyarakat, yang ditemukan oleh organisasi ini setelah turun ke lapangan guna memastikan informasi yang sebenarnya.
Baca juga: KMBSA imbau warga Aceh tolak politik uang dari caleg
Sistem pemaketan yang diduga akan dilakukan oleh para timses tersebut, kata Azhar, yakni para timses mulai membagikan sejumlah bantuan kepada calon pemilih, yakni memberi bantuan dalam bentuk barang.
Tak hanya itu, uang sebesar Rp500 ribu/pemilih tersebut juga diberikan setelah warga mencoblos pada paket yang sudah ditentukan.
Untuk mengantipasi adanya politik uang tersebut, KMBSA juga sudah berkoordinasi dengan Panwaslu di Aceh Barat guna mencegah supaya hal ini tidak terjadi.
Bahkan, dalam waktu dekat, organisasi kepemudaan tersebut juga segera menggelar diskusi publik dengan fokus membahas persoalan potensi politik uang di pemilu.
Meski sudah melakukan diskusi dengan Panwaslu di Aceh Barat, sejauh ini lembaga tersebut belum bisa mengambil langkah lantaran belum ada laporan dari masyarakat.
Baca juga: KMBSA tuntut pembangunan terowongan Geurute
Dengan adanya sosialisasi yang akan dilakukan mereka, Azhari berharap rencana penggunaan politik uang di Pemilu Legislatif tahun 2019 tidak akan terjadi, serta dapat diminimalisir.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, agar menolak politik uang yang akan digunakan para caleg, untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang," imbau Azhari.
Pihaknya juga meminta masyarakat agar melaporkan persoalan ini ke Panwaslu Aceh Barat apabila menemukan indikasi politik uang, dengan cara membagikan uang untuk memilih caleg tertentu dalam pesta demokrasi nantinya.
"Saya belajar dari pemilu terdahulu, saya juga pernah menemukan langsung politik uang dengan sistem pemaketan, ini pengalaman pribadi saya," tambahnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019