Pengadaan 175 unit komputer untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk sekolah dasar/madrasah ibtidayah (SD/MI) dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh senilai Rp2,995 miliar diduga bermasalah.
Informasi yang diperoleh Antara di Meulaboh, Kamis, pembelian seratusan unit perangkat komputer tersebut diduga terdapat sejumlah persoalan, sehingga saat ini barang yang sudah dibeli itu tidak bisa dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada pihak rekanan.
"Masalah pengadaan ini sedang kami konsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Ridwan Yahya kepada Antara, Selasa.
Ada pun sejumlah persoalan terkait pengadaan barang dan jasa untuk pembelian komputer UNBK tersebut, diantaranya proyek tersebut diduga pembelanjaannya diatas pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
Kemudian, sesuai dengan intruksi melalui halaman website Kemendikbud Republik Indonesia, salah satu spesifikasi pengadaan di komputer tersebut harus memiliki ram 8. Namun saat dibelanjakan, spesifikasi ram komputernya hanya 4 saja.
Selain itu, dalam ketentuan perangkat komputer UNBK tersebut membutuhkan jaringan USB, LAN dan UPS. Karena tempat pemasangan peralatan UNBK di setiap sekolah di Aceh Barat tidak sama.
"Karena tiga hal mendasar tersebut, makanya sampai saat ini pembelian 175 unit perangkat komputer UNBK di Aceh Barat belum bisa dilakukan pembayaran," tambah Ridwan Yahya.
Baca juga: Ratusan unit komputer UNBK di Aceh Barat belum berfungsi
Pihaknya beralasan, apabila barang yang sudah dikirim tersebut dibayarkan uangnya oleh pemerintah daerah, maka dikhawatirkan akan bermasalah dengan hukum dan bertentangan dengan aturan pemerintah.
"Masalah komputer ini dikembalikan atau tidak, hal ini sedang kita diskusikan dengan LKPP di Jakarta. Kita berharap ada jawaban tertulis dari LKPP sehingga nantinya hal ini bisa menjadi pedoman dan dasar hukum terkait pengadaan barang dan jasa yang tahapannya sudah tuntas dilakukan," tutup Ridwan Yahya.
Seperti diberitakan, sebanyak 175 unit komputer untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk sekolah dasar/madrasah ibtidayah (SD/MI) dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh senilai Rp2,995 miliar hingga kini belum berfungsi.
Pantauan Antara, Senin (21/5) siang, ratusan unit komputer hasil pengadaan APBK 2019 tersebut masih menumpuk di dalam gudang Dinas Pendidikan setempat, dan masih terbungkus kemasan dan kardus.
Sesuai spesifikasinya, komputer tersebut bermerek Lenovo tersebut memiliki perangkat canggih dan berteknologi terkini.
Diduga karena terdapat perbedaan pendapat sesama pejabat di Dinas Pendidikan Aceh Barat, hingga kini perangkat tersebut belum terpasang.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Umar Junaidi yang ditanyai Antara, mengaku semua perlengkapan komputer UNBK tersebut sudah sesuai dengan spesikfikasi teknis, karena pengadaannya melalui e-katalog.
Barang-barang tersebut sampai saat ini masih berada di dalam gudang dan akan dipasang apabila perangkat tambahan yang dibutuhkan sudah tersedia.
Selama ini, bagi sekolah yang belum memiliki perangkat laboratorium komputer di Aceh Barat, para siswa melaksanakan ujian di sekolah lainnya dengan jadwal secara bergantian.
Ditanyai Antara, apakah belum terpasangnya perangkat komputer tersebut karena disebabkan persoalan internal karena adanya perbedaan pendapat dengan sesama pejabat di Dinas Pendidikan, Umar Junaidi enggan menanggapinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Informasi yang diperoleh Antara di Meulaboh, Kamis, pembelian seratusan unit perangkat komputer tersebut diduga terdapat sejumlah persoalan, sehingga saat ini barang yang sudah dibeli itu tidak bisa dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada pihak rekanan.
"Masalah pengadaan ini sedang kami konsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Ridwan Yahya kepada Antara, Selasa.
Ada pun sejumlah persoalan terkait pengadaan barang dan jasa untuk pembelian komputer UNBK tersebut, diantaranya proyek tersebut diduga pembelanjaannya diatas pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
Kemudian, sesuai dengan intruksi melalui halaman website Kemendikbud Republik Indonesia, salah satu spesifikasi pengadaan di komputer tersebut harus memiliki ram 8. Namun saat dibelanjakan, spesifikasi ram komputernya hanya 4 saja.
Selain itu, dalam ketentuan perangkat komputer UNBK tersebut membutuhkan jaringan USB, LAN dan UPS. Karena tempat pemasangan peralatan UNBK di setiap sekolah di Aceh Barat tidak sama.
"Karena tiga hal mendasar tersebut, makanya sampai saat ini pembelian 175 unit perangkat komputer UNBK di Aceh Barat belum bisa dilakukan pembayaran," tambah Ridwan Yahya.
Baca juga: Ratusan unit komputer UNBK di Aceh Barat belum berfungsi
Pihaknya beralasan, apabila barang yang sudah dikirim tersebut dibayarkan uangnya oleh pemerintah daerah, maka dikhawatirkan akan bermasalah dengan hukum dan bertentangan dengan aturan pemerintah.
"Masalah komputer ini dikembalikan atau tidak, hal ini sedang kita diskusikan dengan LKPP di Jakarta. Kita berharap ada jawaban tertulis dari LKPP sehingga nantinya hal ini bisa menjadi pedoman dan dasar hukum terkait pengadaan barang dan jasa yang tahapannya sudah tuntas dilakukan," tutup Ridwan Yahya.
Seperti diberitakan, sebanyak 175 unit komputer untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk sekolah dasar/madrasah ibtidayah (SD/MI) dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh senilai Rp2,995 miliar hingga kini belum berfungsi.
Pantauan Antara, Senin (21/5) siang, ratusan unit komputer hasil pengadaan APBK 2019 tersebut masih menumpuk di dalam gudang Dinas Pendidikan setempat, dan masih terbungkus kemasan dan kardus.
Sesuai spesifikasinya, komputer tersebut bermerek Lenovo tersebut memiliki perangkat canggih dan berteknologi terkini.
Diduga karena terdapat perbedaan pendapat sesama pejabat di Dinas Pendidikan Aceh Barat, hingga kini perangkat tersebut belum terpasang.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Umar Junaidi yang ditanyai Antara, mengaku semua perlengkapan komputer UNBK tersebut sudah sesuai dengan spesikfikasi teknis, karena pengadaannya melalui e-katalog.
Barang-barang tersebut sampai saat ini masih berada di dalam gudang dan akan dipasang apabila perangkat tambahan yang dibutuhkan sudah tersedia.
Selama ini, bagi sekolah yang belum memiliki perangkat laboratorium komputer di Aceh Barat, para siswa melaksanakan ujian di sekolah lainnya dengan jadwal secara bergantian.
Ditanyai Antara, apakah belum terpasangnya perangkat komputer tersebut karena disebabkan persoalan internal karena adanya perbedaan pendapat dengan sesama pejabat di Dinas Pendidikan, Umar Junaidi enggan menanggapinya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019