Jakarta (Antaraaceh) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut bus Transjakarta yang bermasalah.
"Kami meminta agar KPK mengusut bus Transjakarta yang bermasalah, karena kuat dugaan adanya tindak pidana korupsi," ujar Koordinator Lapangan Permata Rian Sugianto saat melakukan orasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Selasa.
Mahasiswa yang tergabung dalam Permata itu juga melakukan penyetopan bus Transjakarta sambil menempelkan stiker bertuliskan "Busway Korupsi,".
Rian mengatakan, kuat adanya dugaan korupsi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp1 triliun.
"Untuk itu saya meminta KPK dan DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan memeriksa Joko Widodo atau Jokowi atas penyerapan anggaran tersebut selama menjadi Gubernur DKI," tambah dia.
Menurut Rian, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas kerugian APBD dan harus di usut tuntas oleh KPK.
Kasus bus berkarat itu merugikan masyarakat. Selain bus dengan komponen berkarat, ada pula yang berjamur dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Juga ada pula bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus usai diluncurkan Jokowi beberapa waktu lalu itu.
Selain itu ada temuan mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, serta proses kelistrikan sulit karena korosi di kepala aki. Ada juga bus yang tabung pendingin mesin tiba-tiba meledak dan persoalan lain.
(I025/M019)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2014
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
"Kami meminta agar KPK mengusut bus Transjakarta yang bermasalah, karena kuat dugaan adanya tindak pidana korupsi," ujar Koordinator Lapangan Permata Rian Sugianto saat melakukan orasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Selasa.
Mahasiswa yang tergabung dalam Permata itu juga melakukan penyetopan bus Transjakarta sambil menempelkan stiker bertuliskan "Busway Korupsi,".
Rian mengatakan, kuat adanya dugaan korupsi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp1 triliun.
"Untuk itu saya meminta KPK dan DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan memeriksa Joko Widodo atau Jokowi atas penyerapan anggaran tersebut selama menjadi Gubernur DKI," tambah dia.
Menurut Rian, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas kerugian APBD dan harus di usut tuntas oleh KPK.
Kasus bus berkarat itu merugikan masyarakat. Selain bus dengan komponen berkarat, ada pula yang berjamur dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Juga ada pula bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus usai diluncurkan Jokowi beberapa waktu lalu itu.
Selain itu ada temuan mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, serta proses kelistrikan sulit karena korosi di kepala aki. Ada juga bus yang tabung pendingin mesin tiba-tiba meledak dan persoalan lain.
(I025/M019)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2014
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014