Para tokoh adat dan tokoh masyarakat dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, membawa persoalan aktifitas orang dan LSM asing yang inggin menggagalkan Pembangunan PLTA Batangtoru, ke Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Jumat (16/8).
Di kantor KSP, para tokoh adat dan tokoh masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sipirok, Marancar dan Kecamatan Batangtoru (SIMARBORU) itu diterima oleh Fajrimei, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, selama lebih kurang 45 menit.
“Kami senang karena kehadiran bapak-bapak sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat ke sini untuk memberi dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional,” kata Fajrimei.
Edward Siregar, Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon, pada kesempatan itu melaporkan tentang aktifitas orang asing dan LSM asing di sekitar Simarboru.
Menurut Edward, LSM asing itu kerap melakukan provokasi warga dengan tujuan untuk menggagalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga: Tokoh Tapsel tolak intervensi asing terkait kedaulatan energi
"Apa kepentingan orang asing itu terhadap proyek pembangunan kita. Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar meneruskan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk PLTA di kampung kami. Jangan gentar dengan LSM asing itu, kami siap berada di depan untuk menghadang mereka,” kata Edward Siregar dengan nada tinggi.
Edward Siregar juga menyampaikan, mereka sehari sebelumnya telah melakukan demo di depan kantor Kedutaan Besar Belanda dan kantor Kedutaan Inggris di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi agar kedutaan itu menindak warga negaranya yang telah memprovokasi di daerah Simarboru.
"Kami kemarin setelah demo ke kedutaan Belanda dan Inggris, selanjutnya diterima Kementerian Luar Negeri RI, untuk menyampaikan pengaduan dan dokumen-dokumen penting terkait aktifitas orang asing dan LSM asing tersebut," kata Tawari Siregar, Mangaraja Tenggar yang turut hadir.
Baca juga: PLTA Peusangan ditargetkan beroperasi 2022
Sedangkan Abdul Gani Batubara, tokoh masyarakat yang menjadi koordinator dalam aksi mereka tersebut, menyerahkan beberapa dokumen terkait aktifitas Ian Singleton yang WN Inggris (NGO PanEco) dan Gabriella Fredicson (Belanda) serta beberapa nama teman mereka.
Batubara mengatakan, orang-orang asing telah berusaha menggagalkan pembangunan proyek energi terbarukan PLTA Batangtoru, yang merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN).
"Proyek itu di kampung kami, dan kami mendukung penuh PLTA ini. Akan sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat kami, baik untuk kecukupan energi listrik, mau pun untuk ketersediaan lapangan kerja bagi anak-anak kami dan juga akan memberi dampak ekonomi yang baik bagi kampung kami," kata Batubara, yang juga menyampaikan Petisi dari para tokoh adat dan tokoh masyarakat Simarboru.
Baca juga: Menanti beroperasinya mega proyek PLTA Peusangan
Para tokoh masyarakat yang melakukan aski di Jakarta itu antara lain Abdul Gani Batubara (Tokoh Masyarakat), Edward Sirega (Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon), Yusuf Siregar (Raja Adat Marancar), Mara Iman Nasution (tokoh Masyarakat), Tawari Siregar (Mangaraja Tenggar) dan Khoirullah Harahap (tokoh Masyarakat).
Fajrimei mengatakan, selama ini memang mendengar nama-nama orang asing dan LSM asing yang dilaporkan tersebut.
Dia akan menyampaikan aspirasi para tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut kepada Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko.
Baca juga: Konsorsium investasi Rp5,6 triliun untuk PLTA Pesangan
"Ini akan kami sampaikan kepada Babak Moeldoko. Kami senang karena kedatangan bapak-bapak ke sini untuk mendukung proyek pembangunan yang kebetulan lokasinya berada di daerah bapak-bapak. Apalagi ini proyek strategis nasional, tentu kami akan segera menindaklanjuti laporan ini," lanjut Fajrimei.
Sebelumnya,tokoh adat dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru) Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, setelah melakukan aksi simpatik di depan Kedubes Inggris dan Belanda di Jakarta pada Kamis (15/9/2019), mereka kemudian diterima Dirjend Kerjasama Multilateral Kemenlu RI, Febrian Alphyanto Ruddyard di kantor Kemenlu.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Di kantor KSP, para tokoh adat dan tokoh masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sipirok, Marancar dan Kecamatan Batangtoru (SIMARBORU) itu diterima oleh Fajrimei, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, selama lebih kurang 45 menit.
“Kami senang karena kehadiran bapak-bapak sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat ke sini untuk memberi dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional,” kata Fajrimei.
Edward Siregar, Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon, pada kesempatan itu melaporkan tentang aktifitas orang asing dan LSM asing di sekitar Simarboru.
Menurut Edward, LSM asing itu kerap melakukan provokasi warga dengan tujuan untuk menggagalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga: Tokoh Tapsel tolak intervensi asing terkait kedaulatan energi
"Apa kepentingan orang asing itu terhadap proyek pembangunan kita. Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar meneruskan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk PLTA di kampung kami. Jangan gentar dengan LSM asing itu, kami siap berada di depan untuk menghadang mereka,” kata Edward Siregar dengan nada tinggi.
Edward Siregar juga menyampaikan, mereka sehari sebelumnya telah melakukan demo di depan kantor Kedutaan Besar Belanda dan kantor Kedutaan Inggris di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi agar kedutaan itu menindak warga negaranya yang telah memprovokasi di daerah Simarboru.
"Kami kemarin setelah demo ke kedutaan Belanda dan Inggris, selanjutnya diterima Kementerian Luar Negeri RI, untuk menyampaikan pengaduan dan dokumen-dokumen penting terkait aktifitas orang asing dan LSM asing tersebut," kata Tawari Siregar, Mangaraja Tenggar yang turut hadir.
Baca juga: PLTA Peusangan ditargetkan beroperasi 2022
Sedangkan Abdul Gani Batubara, tokoh masyarakat yang menjadi koordinator dalam aksi mereka tersebut, menyerahkan beberapa dokumen terkait aktifitas Ian Singleton yang WN Inggris (NGO PanEco) dan Gabriella Fredicson (Belanda) serta beberapa nama teman mereka.
Batubara mengatakan, orang-orang asing telah berusaha menggagalkan pembangunan proyek energi terbarukan PLTA Batangtoru, yang merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN).
"Proyek itu di kampung kami, dan kami mendukung penuh PLTA ini. Akan sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat kami, baik untuk kecukupan energi listrik, mau pun untuk ketersediaan lapangan kerja bagi anak-anak kami dan juga akan memberi dampak ekonomi yang baik bagi kampung kami," kata Batubara, yang juga menyampaikan Petisi dari para tokoh adat dan tokoh masyarakat Simarboru.
Baca juga: Menanti beroperasinya mega proyek PLTA Peusangan
Para tokoh masyarakat yang melakukan aski di Jakarta itu antara lain Abdul Gani Batubara (Tokoh Masyarakat), Edward Sirega (Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon), Yusuf Siregar (Raja Adat Marancar), Mara Iman Nasution (tokoh Masyarakat), Tawari Siregar (Mangaraja Tenggar) dan Khoirullah Harahap (tokoh Masyarakat).
Fajrimei mengatakan, selama ini memang mendengar nama-nama orang asing dan LSM asing yang dilaporkan tersebut.
Dia akan menyampaikan aspirasi para tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut kepada Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko.
Baca juga: Konsorsium investasi Rp5,6 triliun untuk PLTA Pesangan
"Ini akan kami sampaikan kepada Babak Moeldoko. Kami senang karena kedatangan bapak-bapak ke sini untuk mendukung proyek pembangunan yang kebetulan lokasinya berada di daerah bapak-bapak. Apalagi ini proyek strategis nasional, tentu kami akan segera menindaklanjuti laporan ini," lanjut Fajrimei.
Sebelumnya,tokoh adat dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru) Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, setelah melakukan aksi simpatik di depan Kedubes Inggris dan Belanda di Jakarta pada Kamis (15/9/2019), mereka kemudian diterima Dirjend Kerjasama Multilateral Kemenlu RI, Febrian Alphyanto Ruddyard di kantor Kemenlu.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019