Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan hingga tahun 2022 akan terus membeli alat bajak sawah berupa traktor tangan sebanyak 1.000 unit untuk membantu petani di daerah itu meningkatkan produksi padi.
"Jadi, ke depan tidak ada lagi petani di Aceh Barat yang mengeluh karena terkendala tidak ada alat bajak sawah," kata Bupati Aceh Barat, H Ramli MS saat menyerahkan bantuan alat bajak sawah di Dinas Pangan dan Holtikultura di Meulaboh, Kamis.
Selama ini, pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya sejak tahun 2018, telah menyediakan 400 unit alat bajak sawah yang dibeli menggunakan dana dari berbagai sumber seperti dana ABPK dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Ia menyebutkan sisa sebanyak 600 unit lainnya akan disediakan selama tiga tahun mendatang sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi padi atau beras di seluruh Aceh Barat.
Menurut dia, pemerintah setempat telah membuat produk hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat, yang mewajibkan setiap desa di daerah itu membeli satu unit alat bajak sawah melalui dana desa. Tujuannya agar program itu dapat berjalan lancar.
Tidak hanya itu, agar pemanfaatan alat bajak sawah tersebut tetap maksimal, ia meminta peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) agar mengawasi penggunaan alat bajak sawah di setiap desa.
"Kalau ada alat bajak sawah yang telantar di tengah sawah atau tidak dipakai, diamankan saja oleh bapak tentara sehingga alat tersebut bisa digunakan oleh petani lain yang membutuhkan di desa yang sama," kata Ramli MS menambahkan.
Ia juga meminta bantuan alat bajak yang selama ini sudah diberikan kepada masyarakat, agar dijaga dan dirawat dengan baik sehingga dapat terus digunakan untuk keperluan petani.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Jadi, ke depan tidak ada lagi petani di Aceh Barat yang mengeluh karena terkendala tidak ada alat bajak sawah," kata Bupati Aceh Barat, H Ramli MS saat menyerahkan bantuan alat bajak sawah di Dinas Pangan dan Holtikultura di Meulaboh, Kamis.
Selama ini, pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya sejak tahun 2018, telah menyediakan 400 unit alat bajak sawah yang dibeli menggunakan dana dari berbagai sumber seperti dana ABPK dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Ia menyebutkan sisa sebanyak 600 unit lainnya akan disediakan selama tiga tahun mendatang sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi padi atau beras di seluruh Aceh Barat.
Menurut dia, pemerintah setempat telah membuat produk hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat, yang mewajibkan setiap desa di daerah itu membeli satu unit alat bajak sawah melalui dana desa. Tujuannya agar program itu dapat berjalan lancar.
Tidak hanya itu, agar pemanfaatan alat bajak sawah tersebut tetap maksimal, ia meminta peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) agar mengawasi penggunaan alat bajak sawah di setiap desa.
"Kalau ada alat bajak sawah yang telantar di tengah sawah atau tidak dipakai, diamankan saja oleh bapak tentara sehingga alat tersebut bisa digunakan oleh petani lain yang membutuhkan di desa yang sama," kata Ramli MS menambahkan.
Ia juga meminta bantuan alat bajak yang selama ini sudah diberikan kepada masyarakat, agar dijaga dan dirawat dengan baik sehingga dapat terus digunakan untuk keperluan petani.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019