Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar di Jakarta.
"Kalau pun ada kendala-kendala di lapangan seperti proses implementasi UUPA misalnya, maka pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Aceh harus bersama-sama mencari jalan keluar," kata Dahlan, Rabu.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut ia juga mendorong agar pemerintah pusat secara simultan dapat mewujudkan agenda-agenda politiknya di Aceh, sesuai dengan cita-cita pembangunan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, turut pula dibahas sejumlah poin penting lainnya seperti akses perdagangan dan investasi yang masih terkendala perundang-undangan, pengelolaan minyak bumi dan gas, pengalihan Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan di Aceh, Auditor verifikasi pengalokasian pendapatan antara pusat dan Aceh dan sejumlah persoalan lainnya.
Dahlan Jamaluddin juga mengatakan, pertemuan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, selain dalam rangka silaturahmi pertemuan tersebut juga untuk memberikan ucapakan selamat atas ditetapkannya Prabowo sebagai Menhan.
Dalam pertemuan tersebut juga membicarakan penguatan perdamaian di Aceh, sebagaimana yang menjadi cita-cita dan kehendak politik perdamaian yang tertuang dalam MoU Helinski.
"Nah beberapa hal itu yang kita diskusikan, dan beliau (Menhan) sangat antusias mendengar paparan kami. Menurut beliau, masalah-masalah yang ada di Aceh seharusnya sudah selesai sejak lama," tutur Dahlan Jamaluddin.
Pewarta: Teuku Dedi IskandarUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
