Banda Aceh (ANTARA) - Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud mengingatkan jangan ada masyarakat kelaparan akibat dampak kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19
"Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu, selama masa penanganan COVID-19 berlangsung," kata Malik Mahmud di Banda Aceh, Jumat.
Baca juga: Pasien sembuh: Dukungan moral bantu pasien COVID-19 lebih cepat sembuh
Wali Nanggroe menyebutkan Pemerintah Aceh bisa menggunakan relokasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2020 untuk penanganan kebutuhan pokok masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.
Malik Mahmud mengatakan kebijakan anggaran sifatnya darurat diambil Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang berpotensi bertentangan dengan peraturan, akan diperjuangkan kepada pemerintah pusat untuk diberi pengecualian.
Baca juga: Pertamina Aceh salurkan 150 paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19
"Keamanan dan keselamatan masyarakat Aceh harus menjadi prioritas utama dan pertama yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh," kata Malik Mahmud.
Malik Mahmud menyebutkan pandemi COVID-19 diperkirakan berlangsung lama hingga enam bulan ke depan. COVID-19 turut berdampak pada perekonomian masyarakat.
Baca juga: Begini cara Lembaga Anti Narkotika membudayakan penggunaan masker kepada masyarkat
Oleh karena itu, Wali Nanggroe mengajak kalangan intelektual dan akademisi membuat skema penyebaran serta pencegahannya dan mekanisme bagaimana aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat tetap berjalan di masa pandemi COVID-19.
"Pandemi COVID-19 telah berdampak kuat kepada struktur sosial masyarakat. Dan ini juga memungkinkan akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia di masa mendatang," kata Malik Mahmud.
Wali Nanggroe: Jangan ada masyarakat kelaparan dampak COVID-19
Jumat, 10 April 2020 18:35 WIB
Keamanan dan keselamatan masyarakat Aceh harus menjadi prioritas utama dan pertama yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh