Komisi II DPRA minta Pemerintah Aceh cari solusi konflik gajah

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh melalui dinas terkait mencari solusi penyelesaian konflik gajah dengan masyarakat yang terus terjadi di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Anggota Komisi II DPRA Yahdi Hasan di Banda Aceh, Selasa, mengatakan konflik yang hingga kini terus terjadi tersebut menyebabkan banyak kematian gajah. Begitu juga dengan manusia, banyak kerugian dialaminya masyarakat seperti rusaknya kebun dan lainnya.

"Kami minta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh mencari solusi penyelesaian konflik gajah dengan masyarakat. Gajah harus dilindungi, masyarakat juga bisa mencari makan tanpa gangguan satwa dilindungi tersebut," kata Yahdi Hasan.

Politisi Partai Aceh tersebut mencontohkan kematian satu individu gajah yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya pada 4 Maret 2021. Gajah jantan tersebut diduga mati akibat infeksi di kakinya setelah terkena jerat.

Menurut Yahdi Hasan, kematian gajah seperti itu menunjukkan konflik dengan masyarakat masih terjadi. Di Satu sisi masyarakat berupaya mengatasi gangguan gajah dengan cara menjerat, di sisi lain gajah mencari makanan hingga masuk ke perkebunan masyarakat.

"Kami berharap kejadian seperti jangan lagi terjadi. Jadi, harus segera dicari solusinya, sehingga gajah bisa terlindungi, masyarakat bisa berkebun dengan aman. Apalagi  pokok permasalahan dari konflik ini sama-sama mencari makan," kata Yahdi Hasan.

Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto menegaskan gajah sumatra merupakan satwa liar yang dilindungi. Berdasarkan data organisasi konservasi alam dunia, IUCN, gajah sumatra hanya ditemukan di Pulau Sumatra. Satwa tersebut masuk spesies terancam kritis dan berisiko tinggi untuk punah di alam liar.

Oleh karena itu, BKSDA Aceh mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam khususnya satwa liar gajah sumatra dengan cara tidak merusak hutan yang merupakan habitatnya.

"Kerusakan habitat gajah dapat menimbulkan konflik dengan manusia. Konflik ini bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan korban jiwa bagi manusia maupun keberlangsungan hidup satwa dilindungi tersebut," kata Agus Arianto.