Pandemi COVID-19 percepat peningkatan inklusi keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah semakin cepatnya peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia melalui bantuan adopsi teknologi digital.

“Dengan teknologi dan kolaborasi kita mendorong semakin cepatnya inklusi keuangan. Ini salah satu (dampak) dalam musibah COVID-19 yaitu inklusi keuangan kita meningkat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Pembukaan Ijtima’ Sanawi DPS 2021 di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan peningkatan inklusi keuangan tersebut dapat terjadi karena selama pandemi pemerintah semakin gencar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat agar mereka dapat bertahan.

Bantuan sosial ini menyentuh hampir seluruh penduduk, terutama 40 persen masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi terendah yang belum memiliki akses terhadap perbankan.

Menurut Sri Mulyani, melalui bantuan sosial seperti berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga maka masyarakat yang tadinya tidak memiliki akun bank menjadi punya.



“Mereka ini tidak pernah punya akun di bank, namun dengan adanya transfer pemerintah maka kita melakukan inklusi keuangan, karena mereka langsung masuk ke akun-akun (bank),” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Meski demikian Sri Mulyani tidak memungkiri bahwa masih terdapat daerah yang memang belum tersentuh oleh akses perbankan sehingga bantuan sosial pun diberikan melalui kantor pos.

“Memang masih banyak daerah yang belum bisa membuka akun bank sehingga kita mengandalkan kantor pos untuk men-deliver,” ujarnya.

Sri Mulyani pun memastikan pemerintah akan terus memperluas pengembangan infrastruktur teknologi digital, terutama kepada sekitar 20 ribu desa yang belum memiliki akses sehingga peningkatan inklusi keuangan dapat lebih maksimal.

“Ini aspek keadilan yang sangat Islami yaitu bagaimana pemerintah melakukan investasi di bidang teknologi informasi sampai ke seluruh pelosok Tanah Air,” ujar Menkeu Sri Mulyani.