Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menggelar operasi pasar (OP) untuk mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga LPG bersubsidi isi 3 Kg.
Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Selatan H Abu Bakar saat dihubungi di Tapaktuan, Kamis menyatakan, setiap warga yang membeli LPG 3 Kg harus memperlihatkan kartu keluarga miskin.
OP perdana tersebut digelar di wilayah Labuhan Haji Tengah dan Timur, Kecamatan Labuhanhaji, yang berdasarkan data keluarga miskin yang berdomisili di daerah itu berjumlah 1.047 jiwa.
Namun persediaan LPG hanya 560 tabung sesuai dengan jumlah yang dipenuhi pihak Pertamina, kata Abu Bakar.
Menurut Abu Bakar, setelah keberhasilan di Labuhanhaji Barat, pihaknya terus melangsungkan kegiatan operasi pasar di wilayah Labuhanhaji Tengah dan Timur serta di Kecamatan Meukek.
"Tahun ini kami tidak bisa melakukan pemerataan operasi pasar ke seluruh penjuru Aceh Selatan, mengingat kuota yang diberikan Pertamina sangat terbatas," ujar Abu Bakar.
Salah seorang warga Abdul Pani mengaku dirinya membeli tabung LPG 3 Kg di toko eceran mencapai Rp30.000 - Rp35.000/tabung.
Harga itu jauh melambung tinggi jika dibandingkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemkab Aceh Selatan sebesar Rp20.500/tabung.
"Lebih sakit lagi, sudah harganya jauh tinggi dari HET, untuk mendapatkan LPG 3 Kg selama ini di Aceh Selatan juga sangat susah alias langka, karena antara stok yang tersedia dengan permintaan konsumen sudah tidak sebanding lagi," ujarnya.
Atas nama masyarakat lapisan bawah, ia sangat senang dan mengucapkan terimakasih atas kepedulian Pemkab Aceh Selatan telah mengambil kebijakan menggelar operasi pasar LPG 3 Kg.
Walaupun dalam OP ini masyarakat hanya bisa membeli satu tabung, namun langkah Pemkab turun langsung ke lapangan merupakan sebuah kepuasan tersendiri bagi masyarakat, ucap Abdul Pani.
Hal serupa dikemukakan Ny Rinjani yang menyebutkan, sengkiranya pihak pemerintah mengawasi dengan maksimal peredaran LPG 3 Kg bersubsidi selama ini, besar kemungkinan tidak akan terjadi pengkhianatan kepada warga kurang mampu oleh segelintir oknum untuk memperkaya diri sendiri.
"Pemerintah harus lebih teliti dalam mengawasi penyaluran LPG 3 Kg. Jangan sampai hak masyarakat kurang mampu dijadikan objek dagang dan dijual sesuka hati ke wilayah lain. Mari kita perangi keserakahan untuk mensejahtera rakyat kecil," ungkapnya.
Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Selatan H Abu Bakar saat dihubungi di Tapaktuan, Kamis menyatakan, setiap warga yang membeli LPG 3 Kg harus memperlihatkan kartu keluarga miskin.
OP perdana tersebut digelar di wilayah Labuhan Haji Tengah dan Timur, Kecamatan Labuhanhaji, yang berdasarkan data keluarga miskin yang berdomisili di daerah itu berjumlah 1.047 jiwa.
Namun persediaan LPG hanya 560 tabung sesuai dengan jumlah yang dipenuhi pihak Pertamina, kata Abu Bakar.
Menurut Abu Bakar, setelah keberhasilan di Labuhanhaji Barat, pihaknya terus melangsungkan kegiatan operasi pasar di wilayah Labuhanhaji Tengah dan Timur serta di Kecamatan Meukek.
"Tahun ini kami tidak bisa melakukan pemerataan operasi pasar ke seluruh penjuru Aceh Selatan, mengingat kuota yang diberikan Pertamina sangat terbatas," ujar Abu Bakar.
Salah seorang warga Abdul Pani mengaku dirinya membeli tabung LPG 3 Kg di toko eceran mencapai Rp30.000 - Rp35.000/tabung.
Harga itu jauh melambung tinggi jika dibandingkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemkab Aceh Selatan sebesar Rp20.500/tabung.
"Lebih sakit lagi, sudah harganya jauh tinggi dari HET, untuk mendapatkan LPG 3 Kg selama ini di Aceh Selatan juga sangat susah alias langka, karena antara stok yang tersedia dengan permintaan konsumen sudah tidak sebanding lagi," ujarnya.
Atas nama masyarakat lapisan bawah, ia sangat senang dan mengucapkan terimakasih atas kepedulian Pemkab Aceh Selatan telah mengambil kebijakan menggelar operasi pasar LPG 3 Kg.
Walaupun dalam OP ini masyarakat hanya bisa membeli satu tabung, namun langkah Pemkab turun langsung ke lapangan merupakan sebuah kepuasan tersendiri bagi masyarakat, ucap Abdul Pani.
Hal serupa dikemukakan Ny Rinjani yang menyebutkan, sengkiranya pihak pemerintah mengawasi dengan maksimal peredaran LPG 3 Kg bersubsidi selama ini, besar kemungkinan tidak akan terjadi pengkhianatan kepada warga kurang mampu oleh segelintir oknum untuk memperkaya diri sendiri.
"Pemerintah harus lebih teliti dalam mengawasi penyaluran LPG 3 Kg. Jangan sampai hak masyarakat kurang mampu dijadikan objek dagang dan dijual sesuka hati ke wilayah lain. Mari kita perangi keserakahan untuk mensejahtera rakyat kecil," ungkapnya.
Pewarta: Pewarta : HendrikUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
