DPRK Aceh Barat Dukung Program Bela Negara

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Ramli, Ms mendukung program pengrekrutan relawan bela negara untuk memperkuat kembali nilai-nilai nasionalisme masyarakat di daerah.

"Di tengah negara kita sedang keterpurukan begini, bela negara itu penting untuk kembali pada penerapan BP-7 yang dulunya ada namun sudah hilang. Saya dukung dibuat relawan bela negara cuma jangan menjurus kepada wajib militer," kata politisi Partai Aceh (PA) itu di Meulaboh, Rabu.

Menurut Ramli, Ms, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), sejatinya tetap harus dibangun pada setiap jiwa anak bangsa, nilai-nilai tersebut akan memperkuat sikap nasionalisme membela negara.

Kata dia, bela negara memiliki arti luas dan merupakan modifikasi dari keberadaan organisasi kepemudaan OKP, hanya saja diperhalus bahasa penjabarannya untuk memperkuat eksitensi organisasi-organisasi pemuda yang selama ini sudah berperan dalam berbagai lini bela negara.

Ramli yang juga Bupati Kabupaten Aceh Barat priode 2007-2012 ini menilai, kebijakan secara nasional dilahirkan kabinet kerja Jokowi-JK terhadap pembentukan komunitas bela negara memiliki makna terbentuknya pasukan relawan bela negara yang diharapkan mengarah pada prinsip dan nilai-nilai BP-7.

"Kalau di Aceh ada yang namanya Fron Pembela Tanah Air (F-PETA), Forum Komunikasi Anak Bangsa atau Forkab (kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sama itu adalah relawan bela negara cuma dimodifikasi perhalus bahasa secara nasional, itu bagus cuma jangan  diberikan senjata kepada mereka," tegasnya.

Menurut Ramli, Indonesia bukan negara perang dan tidak dijajah oleh asing seperti negara perang wilayah Timur Tengah, namun pembentukan relawan bela negara di setiap daerah perlu sebagai pengingat anak bangsa kepada Pancasila.

Berbagai kegiatan anarkis dan konflik sosial yang terjadi selama ini disebagian daerah di Tanah Air menurut dia, karena nilai-nilai nasionalisme sudah luntur, sehingga dengan kondisi saat ini perlu dibangkitkan kembali melalui program-program membangun jiwa bela negara pada setiap warga.

"Indonesia bukan negara perang dan kita tidak dijajah oleh negara asing seperti Negara Irak, ini kita belum, kita cuma sebagai menginggatkan anak bangsa ini kepada pancasila lagi, tata aturanya kemana kita manusia yang beradab, boleh saja dan itu bagus," imbuhnya.

Pernyataan tersebut juga disampaikan di sela-sela menyaksikan aksi damai mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK, mahasiswa menolak terhadap dibentuknya relawan bela negara.

"Dalam Undang-Undang sudah jelas, bela negara itu hak semua warga Indonesia, jadi kami pikir tidak usah membuat program yang tidak penting. Lebih baik uang negara dikucurkan untuk pendidikan anak bangsa agar lebih cerdas," kata Ali Usman, koordinator aksi di persimpangan Pelor Meulaboh.