Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Sosial Aceh menyebutkan penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI di daerahnya terus berkurang dalam tiga tahun terakhir yakni peserta yang berakhir masa kepesertaan atau graduasi.
“Penerima PKH di Aceh sudah semakin sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, sudah banyak berkurang,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Aceh Yusrizal di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan, pada 2019, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bansos PKH yang tergraduasi sebanyak 15.917 KPM di seluruh Aceh. Kemudian pada 2020 yang tergraduasi meningkat menjadi 19.737 KPM dan pada 2021 yang sebanyak 4.464 KPM.
Oleh karena itu, lanjut dia, jumlah keluarga penerima manfaat yang masih terdata sebagai penerima bansos PKH pada tahun 2022 sebanyak 242.150 KPM, yang tersebar di seluruh provinsi paling barat Indonesia itu.
“Peningkatan graduasi yang cukup besar ini mengacu pada komponen yang ada dan juga kondisi mereka secara riil, tentu ini menjadi hal positif ketika mereka tergraduasi,” kata Yusrizal.
PKH merupakan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Air, sehingga lebih banyak KPM yang tergraduasi dinilai akan lebih baik dalam penurunan angka kemiskinan.
Yusrizal menjelaskan pihaknya masih harus melihat data secara mendalam dan rinci terkait faktor yang membuat KPM program PKH di Aceh tergraduasi. Tentunya, semakin banyak yang tergraduasi maka akan semakin baik.
“Sehingga sekarang sudah tinggal (KPM) dalam kondisi pokok, yang butuh dukungan lebih besar bagi mereka untuk keluar dari situ (kemiskinan),” katanya.
Untuk tahun 2022, menurut Yusrizal, penerima program PKH di Tanah Rencong sebanyak 242.150 KPM. Saat ini, pemerintah telah menyalurkan bansos PKH tahap pertama kepada 207.621 KPM dengan jumlah anggaran sebanyak Rp181,4 miliar.
Namun, kata dia, masih tersisa 34.529 KPM yang belum menerima bansos PKH tahap pertama, karena pemerintah pusat masih melakukan pemadanan data jalur Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Dan tahap pertama ini masih ada yang belum terima sebanyak 34.500 KPM lebih, karena di pemerintah pusat masih dilakukan pemadanan data, dari jalur pendidikan dan Kemenag,” katanya.
