Gubernur dan DPRA harus segera duduk bersama dengan pihak BPJS Kesehatan mencari jalan keluar terbaik terkait keberlanjutan program JKA iniBanda Aceh (ANTARA) - Sejumlah masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPR Aceh dalam rangka menuntut kelanjutan program jaminan kesehatan Aceh (JKA).
"Kita mendesak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera menghentikan wacana penghapusan program JKA yang telah menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat Aceh," kata Koordinator Aksi Syakya Merizal, di Banda Aceh, Senin.
Baca juga: DPRA ancam tak lanjutkan kerjasama JKA dengan BPJS Kesehatan
Syakya meminta Pemerintah Aceh dan DPRA serta elit politik lainnya untuk segera menghentikan polemik politik di ruang publik yang mengarah pada sikap saling tuding, serang dan menyalahkan terkait wacana penghapusan program JKA tersebut.
Melainkan, Gubernur dan DPRA harus agar memposisikan persoalan JKA sebagai urusan strategis dan penting terhadap hajat hidup masyarakat Aceh.
"Gubernur dan DPRA harus segera duduk bersama dengan pihak BPJS Kesehatan mencari jalan keluar terbaik terkait keberlanjutan program JKA ini," ujarnya.
Baca juga: GeRAK Aceh dukung evaluasi program JKA asalkan tak dihapus
Syakya menilai, penghapusan program JKA merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap mandat dan amanah seluruh rakyat Aceh yang telah diberikan. Karena itu Gubernur Aceh Nova Iriansyah wajib mempertahankan keberlangsungan program JKA dengan serius.
Selain itu, Syakya juga mendesak Gubernur dan DPR Aceh segera membuat kesepakatan bersama terkait alokasi anggaran program JKA untuk bulan April hingga Desember 2022 dalam APBA perubahan.
Baca juga: Tiga partai harapkan Pemprov tak hentikan program JKA
"Ini harus dilakukan karena keberlanjutan program JKA sangat ditentukan oleh komitmen alokasi anggaran," kata Syakya.
Saat menemui massa, Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin mengatakan bahwa pada rapat Banggar DPRA dengan tim anggaran Pemerintah Aceh memang menunda pembayaran setengah dari alokasi yang dibayarkan.
"Dari Rp1,2 triliun pembayarannya kita potong Rp500 miliar, tetapi menunda pembayaran bukan untuk kita hentikan JKA ini. JKA tetap kita pertahankan untuk kehidupan masyarakat Aceh," kata Safaruddin.
Safaruddin menegaskan, Pimpinan DPRA dan Komisi V saat ini masih terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap program JKA tersebut agar implementasinya lebih baik.
"Kami dengan para pimpinan dan ketua-ketua fraksi hari ini akan duduk untuk langsung membentuk tim evaluasi JKA ini. Tidak ada upaya menghentikan JKA, ini komitmen kita," demikian Safaruddin.
Pewarta: Rahmat FajriEditor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
