Banda Aceh (ANTARA) - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung penuh dan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan dakwah di Aceh demi mengatasi pendangkalan akidah, terutama di wilayah perbatasan Aceh.
“Secara pribadi dan kelembagaan kami akan dukung penuh pelaksanaan dakwah di Aceh, terutama di perbatasan," kata Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah, di Banda Aceh, Selasa.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Dakwah Aceh, di Banda Aceh.
Tgk Irawan mengatakan, pihaknya juga sudah meminta Pemerintah Aceh untuk memperpanjang masa kerja penugasan para da'i perbatasan. Karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pendangkalan akidah di perbatasan hingga pedalaman Aceh.
Kata Tgk Irawan, DPRA sangat memperhatikan para da'i yang bergerak melalui dewan dakwah Aceh yang saat ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dari itu pemerintah harus mengawal aqidah umat di Aceh.
"Kami Komisi VI DPRA bersama mitra kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Insya Allah mendukung penuh supaya kegiatan-kegiatan dakwah di Aceh bisa berjalan dengan baik dan lancar," ujar politikus PKS itu.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrol Fajri menegaskan bahwa pihaknya memiliki kerisauan terhadap keadaan di daerah perbatasan dengan Sumatera Utara.
Di daerah perbatasan, kata Zahrol, sejauh ini Pemerintah Aceh sudah membangun dayah perbatasan dengan harapan menjaga akidah anak-anak di wilayah tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Kami juga mengapresiasi Dewan Dakwah Aceh yang sudah membuat dan menjalankan lembaga pendidikan Akademi Dakwah Indonesia (ADI) yang melahirkan kader-kader dakwah yang selanjutnya dikirimkan ke daerah perbatasan Aceh,” kata Zahrol Fajri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Avid Salihin meminta pengurus Dewan Dakwah Aceh untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dari Pemerintah Aceh. Dengan demikian bisa mengambil peran mewujudkan cita-cita Aceh tersebut.
“Dengan memahami visi dan misi Pemerintah Aceh, maka kita bisa mengambil posisi dimana peran Dewan Dakwah untuk mewujudkan cita-cita dalam rangka pembinaan umat,” demikian Ustaz Avid.
