Meulaboh (ANTARA Aceh) - Ketua Komisi-B DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh Masrizal mengatakan belum ada keberpihakan anggaran daerah setempat untuk sektor kemaritiman karena lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur darat.
"Poros maritim itu harusnya diinternalisasikan di daerah, mulai dari rancangan KUA PPAS, harus ada keberpihakan anggaran. Sekarang kalau kita mau jujur berapa persen anggaran yang dikucurkan untuk maritim, itu sangat kecil," katanya di Meulaboh, Rabu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, dukungan wilayah barat Aceh mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dari segi pendanaan belum nampak, di Aceh Barat lebih cenderung kepada pembangunan infrstuktur darat dan pertanian.
Hal itu dibuktikan, belum adanya pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan pengembangan poros maritim di darat maupun laut, kalaupun ada rencana pembangunan seperti pelabuhan Samudera di Muara Krueng Cangkoi, itu adalah dana turunan APBN yang terkatung-katung belum sepenuhnya dikerjakan.
Belum lagi melihat pengelolaan peningkatan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan yang tidak memiliki data terhadap peningkatan maupun penurunan, apalagi mendata klasifikasi rill yang bergelut disektor perikanan dan zona penangkapan nelayan.
"Jujur saja kita melihat anggaran 2015 dan 2016 itu, 70 persen APBD untuk biaya rutin atau biaya tidak langsung, untuk biaya langsung hanya 30 persen. Jadi kalau tidak ada kucuran dana dari pusat dengan apa mau dibangun infrastruktur bidang kelautan dan perikanan itu," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah pusat punya dana cukup besar dan dapat didistribusikan untuk daerah yang benar-benar serius dan konsen dalam pembangunan sesuai yang diharapkan, tapi hal itu harus "jemput bola", bukan hanya menanti datangnya bantuan pusat.
Karena itu politisi PKS ini menyarankan pemerintah daerah terutama sekali Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus lebih gencar melakukan loby anggaran pada pemerintah pusat untuk mengintegrasikan program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Komisi membidangi Kelautan dan Perikanan Aceh Barat melihat setiap tahun pengajuan anggaran selalu berkutik pada perencanaan program yang sama dan tidak menunjukan perubahan signifikan dan terkesan hanya program "copy pastle".
"Intinya secara garis besar belum ada grand desain kita untuk peta blue green daerah, RTRW juga belum ada yang mengarah kesana. Seharusnya ada perubahan kalau memang mengikut kebijakan pusat," katanya menambahkan.
"Poros maritim itu harusnya diinternalisasikan di daerah, mulai dari rancangan KUA PPAS, harus ada keberpihakan anggaran. Sekarang kalau kita mau jujur berapa persen anggaran yang dikucurkan untuk maritim, itu sangat kecil," katanya di Meulaboh, Rabu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, dukungan wilayah barat Aceh mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dari segi pendanaan belum nampak, di Aceh Barat lebih cenderung kepada pembangunan infrstuktur darat dan pertanian.
Hal itu dibuktikan, belum adanya pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan pengembangan poros maritim di darat maupun laut, kalaupun ada rencana pembangunan seperti pelabuhan Samudera di Muara Krueng Cangkoi, itu adalah dana turunan APBN yang terkatung-katung belum sepenuhnya dikerjakan.
Belum lagi melihat pengelolaan peningkatan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan yang tidak memiliki data terhadap peningkatan maupun penurunan, apalagi mendata klasifikasi rill yang bergelut disektor perikanan dan zona penangkapan nelayan.
"Jujur saja kita melihat anggaran 2015 dan 2016 itu, 70 persen APBD untuk biaya rutin atau biaya tidak langsung, untuk biaya langsung hanya 30 persen. Jadi kalau tidak ada kucuran dana dari pusat dengan apa mau dibangun infrastruktur bidang kelautan dan perikanan itu," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah pusat punya dana cukup besar dan dapat didistribusikan untuk daerah yang benar-benar serius dan konsen dalam pembangunan sesuai yang diharapkan, tapi hal itu harus "jemput bola", bukan hanya menanti datangnya bantuan pusat.
Karena itu politisi PKS ini menyarankan pemerintah daerah terutama sekali Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus lebih gencar melakukan loby anggaran pada pemerintah pusat untuk mengintegrasikan program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Komisi membidangi Kelautan dan Perikanan Aceh Barat melihat setiap tahun pengajuan anggaran selalu berkutik pada perencanaan program yang sama dan tidak menunjukan perubahan signifikan dan terkesan hanya program "copy pastle".
"Intinya secara garis besar belum ada grand desain kita untuk peta blue green daerah, RTRW juga belum ada yang mengarah kesana. Seharusnya ada perubahan kalau memang mengikut kebijakan pusat," katanya menambahkan.
Pewarta: Pewarta : AnwarUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
